Advertorial

DPRD Samarinda

Tragedi Sepatu Kekecilan, DPRD Samarinda: Jangan Sampai Warga Miskin Tak Terdata

Minggu, 3 Mei 2026 21:9

Paparan Ismail Latisi ketua DPD PKS Samarinda, dalam diskusi publik bertajuk Probebaya Tanpa AH, Bisa?/Arusbawah.co

ARUSBAWAH.CO -  Duka atas kepergian Mandala Rizky Syahputra (16) tak hanya meninggalkan luka bagi keluarga, tapi juga menyisakan pertanyaan besar tentang bagaimana negara hadir untuk warganya yang paling rentan.

Siswa kelas 2 SMK Negeri 4 Samarinda itu meninggal dunia setelah mengalami infeksi serius di kakinya.

Penyebabnya terdengar sederhana, bahkan nyaris tak terbayangkan: sepatu sekolah yang sudah tak lagi muat.

Di balik itu, tersimpan kenyataan yang lebih pahit.

Mandala tetap mengenakan sepatu ukuran 40, sementara ukuran kakinya sudah 44.

Keterbatasan ekonomi membuatnya tak punya pilihan lain.

Luka di kakinya semakin parah ketika ia menjalani program magang sebagai pramuniaga di salah satu pusat perbelanjaan di Samarinda.

Hari-harinya dihabiskan dengan berdiri dalam waktu lama, nyaris tanpa jeda untuk beristirahat.

Yang lebih menyayat, keluarga Mandala disebut tidak pernah tercatat sebagai penerima bantuan sosial.

Di titik inilah, DPRD Samarinda angkat suara.

Anggota Komisi IV, Ismail Latisi, menyebut tragedi ini bukan sekadar musibah.

Ia melihatnya sebagai tanda bahwa ada yang tidak beres dalam sistem pendataan bantuan sosial.

“Kami tidak boleh lagi kecolongan. Dinas Sosial harus segera memperbaiki dan memvalidasi data penerima bantuan,” tegasnya.

Bagi Ismail, persoalannya bukan hanya soal bantuan yang tidak sampai, tapi soal siapa saja yang luput dari perhatian sejak awal.

Ketika data tidak akurat, mereka yang paling membutuhkan justru bisa hilang dari radar kebijakan.

“Jangan sampai karena pendataan yang lemah, masyarakat miskin justru tidak tersentuh bantuan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya verifikasi lapangan yang lebih serius. Sebab di balik angka-angka dalam sistem, ada kehidupan nyata yang bergantung pada kehadiran negara.

Meski kewenangan pendidikan SMK berada di tangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Ismail menegaskan bahwa Pemerintah Kota Samarinda tetap punya tanggung jawab moral—bahkan administratif—untuk memastikan warganya hidup layak.

Kisah Mandala menjadi pengingat bahwa persoalan kemiskinan tidak selalu tampak di permukaan. Kadang, ia tersembunyi dalam hal-hal kecil—seperti sepatu yang tak lagi muat—hingga akhirnya berubah menjadi tragedi yang tak seharusnya terjadi. (adv)

Tag

MORE