“Pasti, pasti ada. Ya, tapi kan ini kan kita harus berdiskusi dengan seluruh ASN. Karena memang kondisi, yang ada saat ini tidak memungkinkan. Dan mungkin ya tidak hanya TPP, mungkin ada proyek-proyek strategis kita yang juga harus harus kita pangkas, harus kita hilangkan. Makanya yang visi misi kita Gratispol, Jospol itu yang tetap harus kita siapkan. Pendidikan gratis, kesehatan gratis itu prioritas,” ujar Seno saat ditemui redaksi Arusbawah.co di rumah jabatan pada, Kamis (2/10/2025) malam.

TPP ASN Memang Bisa Terbilang Tinggi

Sebenarnya berapa TPP ASN di lingkungan Pemprov Kaltim? 

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.731/2023, Sekretaris Daerah mendapatkan tunjangan Rp99 juta per bulan.

Kepala dinas dan kepala badan rata-rata mendapatkan tunjangan Rp48 juta per bulan.

Bahkan staf ahli gubernur menerima Rp45 juta per bulan.

Dengan kondisi keuangan daerah yang terhimpit, langkah pemangkasan TPP dianggap tak terhindarkan.

Selain soal TPP, isu besar lainnya adalah kelanjutan program Gratispol yang menjadi visi-misi utama gubernur dan wakil gubernur.

Saat ditanya soal nasib program Gratispol, Seno menegaskan pemerintah akan mengevaluasi secara menyeluruh, tapi Gratispol tidak akan ditinggalkan.

“Kita evaluasi semua, kita akan undang DPRD, rapatkan dengan pimpinan DPRD. Aspirasi mereka juga akan terdampak pastinya terdampak, jadi kita duduk bersama, harus sama-sama maklum, dari pemerintah juga begitu. Kita juga akan melihat memangkas yang tidak penting apa yang yang kira-kira prioritas bisa kita tunda di tahun depan,” jelas Seno.

Wartawan kemudian mengingatkan, bahwa Pemprov akan mengalokasi Rp750 miliar untuk program Gratispol pendidikan, tapi hanya terealisasi Rp206 miliar.

Dengan penurunan TKD, kekhawatiran muncul bahwa alokasi 2026 bisa lebih kecil lagi.