Akmal meminta bupati, wali kota, dan perangkat desa turut menyosialisasikan informasi ini ke masyarakat.

"Kita nggak mau masyarakat terbebani pajak tinggi, tapi pembangunan harus tetap jalan. Makanya sinergi pemprov, pemkot, dan pemkab itu penting," kata Akmal.

Menurutnya, kebijakan ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menegaskan agar pajak tidak memberatkan masyarakat, kecuali untuk barang mewah.

"Kendaraan itu kebutuhan masyarakat, bukan barang mewah. Jadi, kita dorong kepatuhan lewat kebijakan ini," tegasnya.

Akmal memastikan, kebijakan ini tidak akan merugikan fiskal daerah.

Justru, pendapatan asli daerah (PAD) diprediksi meningkat lewat optimalisasi pajak lain dan pengelolaan aset produktif.

"Hitungan kami, PAD malah naik. Ini soal strategi, rugi di cabai menang di bawang, yang penting rasanya tetap enak," tutup Akmal. (wan)