“Kita pernah memecahkan rekor di APBD 2023 dengan angka sebesar Rp 76 triliun. Itu kalau dibagikan ke masyarakat yang 4 juta ini bisa dapat Rp 20 juta per orang,” ujarnya.

Ia menantang calon gubernur yang berani untuk membagi APBD dengan porsi 80 persen untuk keperluan publik dan 20 persen untuk operasional pemerintah. Menurutnya, hal ini akan memastikan pembangunan Kaltim lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat.

“Anggaran pemerintah perlu diarahkan lebih banyak untuk pelayanan publik, misalnya 80 persen untuk masyarakat dan 20 persen untuk kepentingan pemerintah,” ungkapnya.

Di akhir wawancara, Purwadi mengungkapkan harapannya agar gubernur terpilih mampu membawa perubahan nyata bagi Kaltim dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

Menurutnya, keberanian dalam memprioritaskan kepentingan publik adalah kunci untuk membangun ekonomi daerah yang berkelanjutan dan merata.

“Membangun ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan keberanian untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat,” tutupnya. (ale)