ARUSBAWAH.CO - Pemimpin untuk Kalimantan Timur (Kaltim) dinanti oleh masyarakat.
Masyarakat berharap pemimpin selanjutnya dapat membawa solusi nyata untuk berbagai tantangan, mulai dari ketergantungan pada sumber daya alam hingga pengentasan kemiskinan.
Terutama dalam pemilihan Gubernur Kalti yang akan digelar pada November mendatang menjadi momentum penting bagi daerah ini. Sebab wilayah Kaltim dengan kekayaan alam melimpah, Kaltim masih berjuang untuk memastikan kesejahteraan masyarakatnya melalui diversifikasi ekonomi dan perbaikan infrastruktur.
Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi, mengungkapkan bahwa salah satu prioritas utama bagi calon gubernur Kaltim adalah mengurangi ketergantungan pada sektor sumber daya alam.
Menurutnya, pengembangan sektor lain seperti pariwisata dan ekonomi digital sangat diperlukan agar perekonomian daerah tidak lagi terpaku pada pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
“Kaltim tidak bisa terus bergantung pada sektor pertambangan, apalagi sektor kayu, kehutanan, dan kelapa sawit yang kontribusinya juga mulai menurun. PR pemerintah ke depan perlu melakukan transformasi ekonomi agar kesejahteraan masyarakat meningkat,” ujar Purwadi saat ditemui wartawan di Samarinda beberapa waktu lalu.
“Kita sudah pensiun dari ekonomi kayu, sekarang masih ekonomi sumber daya alam (SDA) batu bara yang suatu saat juga akan pensiun dari ini, suatu saat juga pasti akan pensiun dari ekonomi sawit,” sambungnya.
Sorotan itu yang menjadi pertanyaan yang dimana apa yang akan ditinggalkan kepada anak cucu dimasa datang.
“Nanti yang sering kita gembar-gembor kan tentang generasi Emas 2045 atau generasi Cemas 2045 karena kita berikan warisan ke anak cucu kita lingkungan hidup yang kian rusak secara masif , air kotor, udara kotor , jalan rusak, dan lain-lain,” tambahnya.
Transformasi ekonomi ini harus diikuti dengan perbaikan infrastruktur, baik fisik maupun digital, untuk mendukung sektor-sektor baru. Purwadi menyebutkan, kondisi jalan yang masih banyak rusak dan kualitas internet yang belum merata menjadi penghalang besar bagi kemajuan Kaltim.
“Kita harus membenahi infrastruktur fisik dan digital untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Jika ingin mengembangkan pariwisata internasional, kita perlu menyiapkan infrastruktur yang mendukung,” tambahnya.
Selain diversifikasi ekonomi, Purwadi juga menyoroti tingginya biaya transportasi di Kaltim, terutama harga tiket pesawat yang mahal. Hal ini dianggap menghambat mobilitas dan berdampak pada lesunya sektor pariwisata.
“Ya kita tahu, tiket pesawat ke Kaltim sangat mahal. Ini juga mempengaruhi kunjungan wisata ke sini. Oleh sebab itu, pemerintah harus mencari solusi agar wisatawan lebih mudah datang,” katanya.
Di samping itu, masalah kemiskinan yang masih tinggi menjadi pekerjaan rumah lainnya bagi gubernur yang akan datang.
Dari total populasi sekitar 4 juta jiwa, 231 ribu jiwa masih hidup di bawah garis kemiskinan. Purwadi menyarankan agar pemerintah menggunakan standar kemiskinan yang lebih relevan, mengingat biaya hidup di Kaltim tergolong tinggi.
Purwadi juga menyoroti potensi besar APBD Kaltim yang menjadi terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta. Dengan total APBD 2023 se-Kaltim mencapai Rp 76 triliun, ia berharap anggaran ini dapat dikelola lebih proporsional untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kita pernah memecahkan rekor di APBD 2023 dengan angka sebesar Rp 76 triliun. Itu kalau dibagikan ke masyarakat yang 4 juta ini bisa dapat Rp 20 juta per orang,” ujarnya.
Ia menantang calon gubernur yang berani untuk membagi APBD dengan porsi 80 persen untuk keperluan publik dan 20 persen untuk operasional pemerintah. Menurutnya, hal ini akan memastikan pembangunan Kaltim lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat.
“Anggaran pemerintah perlu diarahkan lebih banyak untuk pelayanan publik, misalnya 80 persen untuk masyarakat dan 20 persen untuk kepentingan pemerintah,” ungkapnya.
Di akhir wawancara, Purwadi mengungkapkan harapannya agar gubernur terpilih mampu membawa perubahan nyata bagi Kaltim dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
Menurutnya, keberanian dalam memprioritaskan kepentingan publik adalah kunci untuk membangun ekonomi daerah yang berkelanjutan dan merata.
“Membangun ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan keberanian untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat,” tutupnya. (ale)
