Menurut Effendi, seleksi tersebut justru menjadi cara halus untuk mengurangi jumlah tenaga.

"Mereka membuat tes lagi. Ini seperti seleksi alam. Orang-orang dihabiskan pelan-pelan,” kata Effendi.

Transparansi pelaksanaan tes pun turut ia pertanyakan.

Sistem penilaian dinilai tidak terbuka, bahkan, informasi pelaksanaan tes sempat dipublikasikan lalu menghilang.

"Kalau sistem CAT, seharusnya ada skor yang bisa dilihat secara terbuka. Ini tidak ada. Di media juga sempat diunggah, tapi kemudian dihapus. Ada apa, kami tidak tahu," ujarnya.

Padahal, dalam rapat dengar pendapat sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Kaltim Salehuddin disebut telah menyatakan tidak akan ada pengurangan maupun penambahan tenaga Bakti Rimbawan.

Namun kondisi di lapangan justru berkata lain.

Gaji Terhenti Sejak Kontrak Berakhir

Selama masih aktif bekerja, tenaga Bakti Rimbawan menerima gaji sekitar Rp4 juta per bulan untuk lulusan SMA, Rp4,3 juta untuk D3, dan Rp4,6 juta untuk S1.

Sejak kontrak berakhir, seluruh pembayaran juga ikut terhenti.

"Terakhir kami bekerja per 31 Desember 2025. Setelah itu tidak ada perpanjangan kontrak sama sekali," ujar Effendi.

Meski kini terpaksa mencari penghasilan lain, para tenaga Bakti Rimbawan belum berniat menyerah.

"Ini piring nasi kami. Kami akan terus berjuang. Kalau hari ini belum dapat jawaban, besok kami akan coba lagi," ucapnya.

Wakil Gubernur Janjikan Audiensi Lanjutan

Sore hari sekitar pukul 17.40 Wita, perwakilan tenaga Bakti Rimbawan akhirnya bertemu Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji.

Dalam pertemuan singkat itu terungkap bahwa Seno Aji tidak mengetahui rencana audiensi sebelumnya.

Seno pun menjanjikan audiensi lanjutan yang akan digelar pada Jumat, 30 Januari 2026 mendatang.

(wan)