ARUSBAWAH.CO -  Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud merespons rencana aksi demonstrasi besar yang akan digelar di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, pada Selasa, 21 April 2026.

Aksi yang bertepatan dengan peringatan Hari Kartini itu diperkirakan diikuti ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat.

Dikabarkan, sedikitnya 4.075 orang telah mendaftar untuk ikut dalam aksi yang diinisiasi oleh kelompok yang menamakan diri Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur.

Aksi itu disebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.

Rudy Bilang Lebih Senang Dialog 

Menanggapi hal itu, Rudy Mas’ud mengatakan ia tidak menutup diri terhadap kritik maupun aspirasi masyarakat.

Rudy Mas’ud menyebut kantor gubernur terbuka 24 jam untuk warga Kaltim.

“Saya lebih senang kalau kita melaksanakan dialog. Pintu kantor gubernur ini dibuka 24 jam. Siapa saja tidak pernah kami tolak,” ujarnya saat melantik pengurus Ikatan Keluarga Toraja - Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia (IKAT-PMTI) Kaltim periode 2026–2031, Sabtu (18/4/2026).

Tuntutan Aliansi dan Isu Dinasti Politik

Aksi yang akan digelar itu bukan tanpa alasan.

Aliansi menyebut demonstrasi sebagai respons atas dugaan praktik dinasti politik dan nepotisme di lingkaran kekuasaan Pemerintah Provinsi Kaltim.

Selain itu, Aliansi juga mendesak seluruh fraksi di DPRD Kaltim untuk menggunakan hak angket guna menyelidiki berbagai kebijakan Pemprov Kaltim yang dinilai bermasalah.

Di tengah situasi itu, Pemprov dituntut bukan hanya membuka ruang dialog, tetapi juga memberi jawaban atas tudingan yang berkembang.

Dalam kesempatan yang sama, Rudy juga menyinggung agenda padatnya di luar Kaltim. 

Ia mengaku harus meninggalkan sejumlah kegiatan di Kaltim untuk mengikuti kegiatan di Jakarta.

“Besok pagi (minggu 19/4) pun saya harus bersama-sama dengan Pak Gubernur Sulawesi Utara berangkat Jakarta,” ujarnya.

Rudy Mas’ud Imbau Jaga Kondusivitas dan Hindari Anarkis

Meski menghormati rencana aksi, Rudy mengingatkan agar demonstrasi tetap berjalan sesuai koridor hukum dan tidak berubah menjadi kerusuhan.

“Tolong dijaga sekali kondusivitas daripada Kalimantan Timur. Saya sangat mengharapkan demonstrasi dilindungi hak konstitusional itu,” katanya.

Ia menyebut, kebebasan menyampaikan pendapat adalah bagian dari demokrasi, namun harus dijalankan secara bertanggung jawab.

“Tetapi ingat, jangan sampai anarkis. Jangan sampai membuat kerusuhan, jangan sampai merusak fasilitas umum dan jangan sampai mengganggu ketertiban umum,” lanjutnya.

Rudy Mas’ud menyebut dampak dari aksi yang tidak terkendali akan dirasakan langsung oleh masyarakat Kaltim sendiri.

“Kalau ada apa-apa yang rugi masyarakat Kalimantan Timur dan kita semuanya yang ada di dalamnya,” ujarnya.

Sikap Tertutup Rudy Mas’ud Usai Pelantikan

Meski sebelumnya menyampaikan pernyataan terbuka soal dialog, sikap berbeda justru ditunjukkan Rudy Mas’ud usai kegiatan pelantikan.

Sejumlah wartawan yang telah menunggu sejak selepas magrib untuk melakukan wawancara doorstop tidak mendapatkan kesempatan mengonfirmasi langsung terkait kesiapan gubernur menghadapi aksi 21 April.

Pelantikan yang dimulai sekitar pukul 18.30 WITA itu baru berakhir pukul 23.43 WITA.

Saat keluar dari lokasi acara, Rudy langsung berjalan cepat menuju rumah jabatan tanpa memberikan pernyataan apa pun.

Upaya Konfirmasi Wartawan Tidak Direspons Rudy Mas’ud

“Pak Gub, soal aksi 21 April tanggapannya, sedikit aja pak gub,” tanya salah satu wartawan.

Namun, tak ada jawaban.

Bahkan saat dikejar, Rudy tetap memilih diam.

(wan)