Selain itu, Aliansi juga mendesak seluruh fraksi di DPRD Kaltim untuk menggunakan hak angket guna menyelidiki berbagai kebijakan Pemprov Kaltim yang dinilai bermasalah.
Di tengah situasi itu, Pemprov dituntut bukan hanya membuka ruang dialog, tetapi juga memberi jawaban atas tudingan yang berkembang.
Dalam kesempatan yang sama, Rudy juga menyinggung agenda padatnya di luar Kaltim.
Ia mengaku harus meninggalkan sejumlah kegiatan di Kaltim untuk mengikuti kegiatan di Jakarta.
“Besok pagi (minggu 19/4) pun saya harus bersama-sama dengan Pak Gubernur Sulawesi Utara berangkat Jakarta,” ujarnya.
Rudy Mas’ud Imbau Jaga Kondusivitas dan Hindari Anarkis
Meski menghormati rencana aksi, Rudy mengingatkan agar demonstrasi tetap berjalan sesuai koridor hukum dan tidak berubah menjadi kerusuhan.
“Tolong dijaga sekali kondusivitas daripada Kalimantan Timur. Saya sangat mengharapkan demonstrasi dilindungi hak konstitusional itu,” katanya.
Ia menyebut, kebebasan menyampaikan pendapat adalah bagian dari demokrasi, namun harus dijalankan secara bertanggung jawab.
“Tetapi ingat, jangan sampai anarkis. Jangan sampai membuat kerusuhan, jangan sampai merusak fasilitas umum dan jangan sampai mengganggu ketertiban umum,” lanjutnya.
Rudy Mas’ud menyebut dampak dari aksi yang tidak terkendali akan dirasakan langsung oleh masyarakat Kaltim sendiri.
“Kalau ada apa-apa yang rugi masyarakat Kalimantan Timur dan kita semuanya yang ada di dalamnya,” ujarnya.
