Menurut Celni, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor perparkiran akan menjadi modal penting dalam menghadapi sistem pengelolaan parkir yang semakin modern dan berbasis teknologi.

Dengan keterampilan yang memadai, masyarakat lokal memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam pengelolaan parkir yang profesional dan tertib.

“Dengan pengelolaan yang baik, manfaatnya tidak hanya dirasakan pemerintah melalui peningkatan PAD, tetapi juga masyarakat yang memperoleh kesempatan kerja dan pelayanan yang lebih nyaman,” ujarnya.

Pengawasan Parkir Ilegal Harus Diperkuat

Selain pembinaan, DPRD Samarinda juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap praktik perparkiran yang tidak sesuai aturan.

Keberadaan parkir liar maupun pengelolaan yang tidak transparan dinilai dapat mengurangi potensi pendapatan daerah sekaligus merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan.