Sebagian besar kendaraan lama sudah dilelang karena biaya perawatan dinilai lebih besar dibanding manfaatnya.
“Mobil-mobil yang lama sudah dilelang, dilakukan appraisal dan dilaporkan ke BPKAD. Kenapa dilepas? Karena biaya perawatan per tahun lebih mahal daripada penggunaannya,” jelasnya.
Menurut Hasanuddin, kondisi kendaraan yang uzur juga kerap mengganggu mobilitas kerja anggota dewan, terutama saat kunjungan lapangan ke daerah yang jauh seperti Kutai Barat maupun Berau.
“Kemarin kita ke Kubar, mobil mogok. Besok rencana ke Berau juga sama. Bukan soal kenyamanan, tapi efisiensi jangka panjang. Daripada masuk bengkel terus,” ujarnya.
Ia bahkan mengaku dalam beberapa perjalanan harus menggunakan mobil pribadi atau menyewa kendaraan karena armada dinas tidak layak jalan.
- 2026 Pemprov Kaltim Target Pajak Alat Berat Rp50 Miliar, BPK Ungkap Pendapatan 2024 Hanya Rp1,14 Miliar
- Pertama Kalinya! Rudy Mas'ud Temui Mahasiswa Demo, Jawab Tudingan Politik Dinasti
- 'Jangan Saya Disuruh Pakai Kijang, Dek': Jawaban Rudy Mas’ud saat Ditanya Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar di Tengah Demo Mahasiswa
Penggunaan untuk AKD dan Spesifikasi Kendaraan
Hasanuddin menekankan bahwa pengadaan ini bukan untuk satu orang satu mobil, melainkan untuk kebutuhan operasional seluruh alat kelengkapan dewan.
“AKD itu bukan cuma pimpinan. Ada komisi, badan, sekretariat, fraksi. Jadi bukan kita buat satu orang,” katanya.
Saat ditanya wartawan jumlah unit, ia mengaku tidak mengetahui angka pasti.
Tag



