ARUSBAWAH.CO -  Pemerintah Kota Samarinda masih memiliki utang kepada pihak ketiga sekitar Rp411 miliar hingga Juli 2026.

Dalam proses pembayarannya, pemerintah kota lebih dulu menyelesaikan tagihan bernilai kecil.

Sementara tagihan bernilai besar dibayar menyesuaikan kemampuan kas daerah. 

Tidak ada ketentuan berapa kali pembayaran harus dilakukan.

Sebagian tagihan bisa langsung dilunasi, sementara sebagian lainnya dapat dibayar bertahap sesuai kondisi keuangan daerah. 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga diminta menentukan tagihan mana yang diprioritaskan untuk dibayar lebih dulu.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda Ananta Fathurrozi mengatakan, pemerintah tidak menerapkan pembayaran berdasarkan termin.

Untuk tagihan bernilai besar, pembayaran dapat dilakukan sebagian lebih dulu, kemudian dilanjutkan ketika kondisi kas daerah memungkinkan.

"Bukan termin (mekanismenya). Artinya kerelaan mereka saja. Misalnya ada tagihan Rp10 miliar, ya Rp5 miliar dulu kami bayar, sisanya bulan depan atau nanti kalau uang kita sudah ada," kata Ananta saat ditemui Arusbawah.co di Bapperida Samarinda, Selasa (21/7/2026).

Menurutnya, pembayaran utang saat ini diawali dari tagihan bernilai kecil sebelum beralih ke nominal yang lebih besar.

"Yang kecil-kecil itu sudah kita lakukan. Mulai dari Rp50 juta sampai Rp100 juta, Rp100 juta sampai Rp150 juta, bahkan sekarang sudah naik ke sekitar Rp200 juta. Itu sudah mulai, sudah hampir selesai," ujarnya.

OPD Tentukan Tagihan yang Didahulukan

Selain mendahulukan tagihan bernilai kecil, BPKAD juga meminta setiap OPD mengusulkan tagihan mana yang diprioritaskan untuk dibayar.

Pasalnya, utang tersebut berasal dari pekerjaan di masing-masing OPD sehingga mereka dinilai paling memahami kontrak atau kegiatan mana yang lebih mendesak untuk diselesaikan pembayarannya.

Usulan tersebut kemudian disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebelum diproses pencairannya.

"Ada juga yang dari OPD kami minta mereka memprioritaskan mana yang harus didahulukan untuk dibayar. Tinggal kami teliti, keuangan ada berapa. Oke, sesuai usulan mereka, itulah yang kami bayar," kata Ananta.