ARUSBAWAH.CO -  Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) 30, Buyung Marajo, menilai ketidakhadiran Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dalam rapat paripurna ke-25 DPRD Kaltim seharusnya tidak berhenti pada urusan hadir atau tidak hadir saja.

Menurutnya, kritik dari legislatif, khususnya dari Syahariah Mas’ud yang merupakan saudara kandung Gubernur sekaligus anggota DPRD dari Fraksi Golkar, seharusnya diarahkan langsung ke substansi program kerja gubernur yang menyangkut kepentingan publik.

“Bukan sekadar menginterupsi karena gubernur tidak hadir. Tapi bagaimana dia sebagai anggota dewan dan saudara kandung gubernur menggunakan posisi dan haknya untuk menghadirkan gubernur,” kata Buyung Marajo kepada Arusbawah.co, Selasa (22/7/2025).

Buyung Marajo menyoroti bahwa posisi strategis Syahariah Mas'ud sebagai anggota legislatif tidak bisa dilepaskan dari potensi konflik kepentingan, mengingat hubungan keluarganya dengan kepala daerah dan juga Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang juga kakak kandung mereka.

“Ini soal kedewasaan dan kematangan berpolitik. Harus bisa membedakan mana urusan publik dan mana urusan keluarga. Gubernur adalah pejabat publik, bukan hanya seorang kakak,” tegasnya.

Ia mengkritik bahwa ketidakhadiran Gubernur Rudy Mas’ud dalam forum strategis seperti paripurna DPRD justru mencerminkan kurangnya komitmen terhadap urusan publik. 

Terlebih, momen tersebut berkaitan langsung dengan pengawasan terhadap program-program kerja pemerintah.

Pokja 30 Soroti Janji Gratispol yang Melenceng

Buyung juga menyinggung substansi yang seharusnya menjadi fokus interupsi, yakni program unggulan Rudy Mas’ud seperti Gratispol pendidikan dari jenjang S1 hingga S3 yang dinilai mulai tidak konsisten.

“Gratispol itu janji politik. Faktanya, yang benar-benar gratis cuma seragam. Alasan anggaran jadi pembenaran, padahal janji politik bukan sekadar slogan,” ujarnya.

Ia mempertanyakan sikap legislatif, khususnya Syahariah Mas’ud, yang dinilai belum cukup berani menginterupsi kebijakan gubernur secara menyeluruh, padahal memiliki posisi ideal untuk melakukannya.

“Kalau dia memang profesional dan punya integritas sebagai anggota DPRD, mestinya berani kritik kakaknya sendiri soal program-program yang belum berjalan. Bukan hanya soal hadir atau tidak hadir,” kata Buyung.

Menurut Buyung, publik perlu waspada terhadap conflict of interest yang terang-terangan antara eksekutif dan legislatif di Kaltim, mengingat hubungan kekerabatan di antara para pejabat utamanya.

“Bagaimana mungkin bisa mengawasi secara objektif jika yang diawasi adalah kakaknya sendiri? Kalau tak bisa bedakan antara hubungan kekeluargaan dan tugas kelembagaan, itu bahaya bagi demokrasi,” ujarnya.

DPRD Harus Fokus pada Substansi Kinerja Pemerintah Daerah

Buyung Marajo mengingatkan bahwa sikap kritis tidak boleh hanya bersifat simbolik. 

Seharusnya DPRD menyoroti substansi kinerja, seperti capaian realisasi anggaran, output program prioritas misal janji Gratispol, dan pertanggungjawaban kepala daerah.

“Legislatif itu punya fungsi kontrol, budgeting, dan legislasi. Gunakan itu. Kalau gubernur tidak pernah hadir, itu tandanya dia abai. Tapi tanggung jawab untuk memastikan kehadiran itu ada di tangan Ketua DPRD dan anggotanya, apalagi kalau itu adiknya sendiri,” ujarnya lagi.

Buyung juga menyentil pernyataan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud yang menyebut ketidakhadiran Gubernur Rudy Mas’ud disebabkan adanya agenda nasional bersama Presiden.

Menurutnya, paripurna seharusnya diposisikan sebagai forum utama pertanggungjawaban publik, bukan sekadar acara seremonial.

“Kalau semua sibuk zoom dengan pusat, siapa yang mengurus daerah? Masa semuanya ‘melotot’ di layar sampai tak bisa hadir ke gedung dewan? Itu alasan yang tidak bisa diterima,” tegas Buyung.

Ia mendesak agar koordinasi antara eksekutif dan legislatif tidak hanya dibangun secara informal atau kekeluargaan, tetapi tetap dalam jalur formal dan transparan demi akuntabilitas kepada publik.

“Jangan ada lagi keputusan yang dibahas di meja makan keluarga. Ini negara, bukan urusan keluarga. Harusnya adiknya mengingatkan kakaknya secara tegas dalam forum resmi, karena ini bukan perkara pribadi,” pungkasnya.

Syahariah: Lima Kali Paripurna, Gubernur Selalu Diwakili Staf Ahli

Sebelumnya, dalam rapat paripurna ke-25 di DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud menyampaikan interupsi bernada kritik soal absennya Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim dalam beberapa agenda penting di Karang Paci.

“Saya hanya ingin menanyakan apakah ada penjelasan terkait ketidakhadiran kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rapat ini. Ada beberapa kali saya ikut paripurna, yang dihadirkan selalu staf ahli. Lima kali paripurna, selalu staf ahli. Ini kan momen yang sangat penting buat nasib rakyat Kalimantan Timur,” ujarnya dalam forum.

Gubernur: Ada Agenda Nasional, Tidak Bisa Ditinggalkan

Dikonfirmasi terpisah, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud merespon soal ketidakhadirannya disebabkan oleh kegiatan nasional yang tidak bisa ditinggalkan.

“Perwakilan selalu ada, tapi kalau mau diharapkan kepala daerah tentu harus berkoordinasi dengan kita. Kita juga ada kegiatan tidak bisa ditinggalkan,” jelas Rudy Mas'ud dikonfirmasi pada Senin (21/07/2025) sore di Kantor Gubernur Kaltim. 

Ia menyebut baru menyelesaikan kegiatan nasional bersama Presiden pada hari yang sama.

“Tadi kita baru selesai jam 3, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore, berkaitan dengan launching Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia. Jadi kalau itu mau dikorbankan, rasanya tidak bisa,” katanya.

Rudy pun menyarankan agar sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif diperkuat agar tidak terjadi miskomunikasi. Menurutnya, koordinasi tidak harus selalu dilakukan di ruang paripurna.

“Maka perlu sebenarnya sinkronisasi antara teman-teman yang di legislatif dengan eksekutif agar kita bisa ketemu. Kan kita bisa berkoordinasi kapan saja, tidak ada masalah itu,” pungkas Rudy.

(wan)