ARUSBAWAH.CO -  Suasana buka puasa bersama awak media di Kantor DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Timur, Senin petang, (2/3/2026), mendadak berubah serius.

Di hadapan puluhan jurnalis, Ketua DPW PKB Kaltim Syafruddin secara langsung menyampaikan satu pernyataan tegas yaitu partainya tidak akan lagi mengusung pasangan Rudy Mas'ud dan Seno Aji pada Pemilihan Gubernur 2029 mendatang.

“Melihat satu tahun pemerintahan Rudy Mas’ud–Seno Aji, hari ini kami dengan tegas menyatakan tidak akan mengusung lagi di Pilgub 2029,” kata Syafruddin, nadanya nyaring dan serius.

Sikap Politik Dinyatakan Meski Pemerintahan Baru Setahun

Pernyataan pria yang akrab disapa udin itu masih terbilang dini.

Pemerintahan Rudy–Seno baru berjalan setahun sejak dilantik pada 20 Februari 2025 lalu.

Namun Udin menyebut keputusan tersebut sebagai sikap politik yang sudah dipikirkan matang.

PKB, kata dia, justru termasuk partai paling awal yang mendukung pasangan Rudy Mas’ud dan Seno pada pemilihan gubernur 2024 lalu.

Kini, Partai dengan Bintang Sembilan itu pula yang paling awal menyatakan berhenti mendukung untuk periode kedua.

“Dulu kami paling awal mendukung. Sekarang kami juga paling awal menyatakan tidak lagi,” ujarnya.

PKB Siapkan Kader Sendiri untuk Pilgub 2029

Anggota Komisi XII DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Timur itu menegaskan, pada 2029 partainya akan mengusung kader sendiri.

Ia menyebut kader tersebut sudah berpengalaman di eksekutif dan sedang menuju dua periode kepemimpinan.

Meski tak menyebut nama, Udin memberi isyarat bahwa figur itu sudah disiapkan sejak sekarang.

“Yang pasti kami sudah punya kader sendiri. Sudah malang melintang di eksekutif. Itu yang akan kami dorong,” katanya.

Soroti Minimnya Ruang Diskusi dan Kebijakan Tak Pro Rakyat

Alasan utama perubahan sikap ini, menurut Udin, bukan semata strategi politik lima tahunan.

Ia menyinggung soal ruang komunikasi yang dinilai tidak berjalan selama setahun pemerintahan Rudy Mas’ud dan Seno Aji.

Selain itu, sejumlah kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim itu dinilai banyak yang tidak pro dengan rakyat.

“Kalau yang sekarang ini, kita enggak bisa kasih masukan. Ruang diskusi saja enggak ada. Kita hanya mengantarkan saja jadi gubernur, habis itu selesai,” ucapnya.

Bagi Udin, partai politik semestinya punya ruang untuk berdialog dan memberi masukan terhadap kebijakan pemerintah yang diusungnya.

Jika kepala daerah berasal dari kader sendiri, kata dia, ruang itu akan lebih terbuka.

“Kalau kader sendiri, kita bisa arahkan kebijakannya supaya benar-benar berpihak ke rakyat,” katanya.

Tegaskan Komitmen dan Target 11 Kursi DPRD pada 2029

Ketika ditanya apakah sikap ini tak terlalu cepat, mengingat masa jabatan masih panjang, Udin tak banyak berkilah.

Ia justru meminta publik melihat rekam jejak satu tahun pemerintahan berjalan.

“Kalian lihat saja track record satu tahun ini. Tidak perlu ada pegang-pegangan. Ini soal komitmen dan keberpihakan,” ujarnya.

Soal konsistensi, terutama jika dikaitkan dengan dinamika politik di tingkat pusat, Udin mengakui politik bersifat cair.

Namun ia menekankan bahwa pernyataan ini adalah sikap resmi DPW PKB Kaltim.

“Politik itu dinamis. Tapi sikap kami jelas. Untuk periode kedua, kami tidak akan mengusung lagi,” katanya.

Tak hanya Pilgub 2029, PKB Kaltim juga mulai menyusun langkah untuk pemilihan kepala daerah kabupaten dan kota.

Udin mengatakan partainya sudah menyiapkan kader di 10 kabupaten/kota di Kaltim.

Ia mengingat kembali perjalanan PKB di daerah ini.

Pada 2009, partainya tak memiliki satu kursi pun di DPRD Kaltim.

Lima tahun kemudian mulai mendapat kursi.

Pada 2024, PKB bahkan meraih kursi pimpinan DPRD.

Saat ini, mereka memiliki enam kursi di DPRD provinsi.

“Target 2029 kami harus lebih besar. Kami targetkan 11 kursi. Karena kami mau mengusung sendiri kader di Pilgub,” demikian.

(wan)