Sayangnya, kinerja Jokowi pada isu prioritas tersebut masih belum memuaskan terutama pada isu korupsi, di mana masyarakat 90% menilai Jokowi (sangat) buruk dalam menyelesaikan kasus korupsi.

“Kasus-kasus besar yang belum terselesaikan atau bahkan tersendat dapat menjadi salah satu faktor yang memperburuk citra pemerintahan di mata masyarakat” tambah Oktafia.

Permasalahan lain yang cukup krusial dan mendapat nilai (sangat) buruk adalah pengentasan kemiskinan (68%), meski terdapat banyak program bantuan sosial, belum cukup untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

Begitu juga pada penyediaan lapangan pekerjaan dimana 47% masyarakat merasa pemerintah belum cukup memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang terus bertambah.

Namun, dibalik nilai yang kurang memuaskan tersebut, sebanyak 36% masyarakat sepakat bahwa Jokowi dinilai (sangat) bagus dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan.

Tidak heran, sejauh ini pemerintahan Jokowi mengalokasikan anggaran pendidikan yang cukup tinggi yaitu 665 triliun di tahun 2024 jika dibandingkan dengan anggaran di akhir pemerintahan SBY di angka 353,39 triliun di tahun 2014 (CNBC, 2024).

Alokasi anggaran ini sejalan dengan program yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat seperti dana BOS, program beasiswa di berbagai level pendidikan dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi.