Masyarakat yang mengekspresikan kekecewaan terhadap pemerintah direspons dengan kekerasan, yang menurutnya menandakan ketidakseriusan Polri dalam memperbaiki diri.

"Pembentukan tim transformasi reformasi Polri yang melibatkan akademisi dan ahli dari perguruan tinggi seringkali hanya menjadi 'stempel kekuasaan'. Mereka seharusnya menjadi pengawas reformasi, tapi malah menjadi 'wastafel kekuasaan', menutupi kesalahan aparat," lanjut Dhia.

SPK, yang memiliki 1.600 anggota di seluruh Indonesia, menekankan bahwa langkah pertama reformasi Polri seharusnya adalah membebaskan demonstran yang ditangkap secara membabi buta.

Kriminalisasi terhadap peserta aksi justru menambah ketidakpercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

"Reformasi Polri tanpa pembebasan demonstran adalah sia-sia. Polri harus mengevaluasi diri sendiri, menghormati prosedur hukum, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hanya dengan itu Polri bisa menjadi sahabat masyarakat, bukan ancaman," pungkas Dhia Al Uyun.

Di akhir, ia menegaskan pentingnya profesionalisme dan akuntabilitas aparat dalam penegakan hukum.