ARUSBAWAH.CO - Sore itu, langit Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, perlahan berubah warna.
Matahari belum benar-benar tenggelam, tapi warga sudah lebih dulu berkumpul.
Kursi-kursi plastik disusun seadanya.
Sebagian duduk santai, sebagian masih berdiri sambil berbincang. Tak ada kesan kaku. Yang terasa justru suasana akrab, seperti pertemuan biasa di kampung.
Di tengah itu, Anggota DPRD Kalimantan Timur, Didik Agung Eko Wahono, memulai Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) ke-3 tahun 2026.
Perda yang dibawa bukan soal teknis anggaran atau proyek, melainkan Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Wawasan Kebangsaan.
Topik yang terdengar “berat”, tapi sore itu justru dibahas ringan.
“Pendidikan itu bukan cuma soal sekolah. Tapi bagaimana kita membentuk karakter dan cara berpikir,” kata Didik, membuka diskusi.
Tak ada sekat antara narasumber dan warga.
Moderator Syaiful beberapa kali harus mengatur jalannya diskusi karena antusiasme warga yang ingin menyampaikan pendapat.
Wahyu Setyono dan Hariono, dua narasumber yang hadir, mencoba menjelaskan isi perda dengan bahasa yang lebih membumi.
Bukan sekadar pasal, tapi bagaimana aturan itu bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Obrolan pun melebar. Dari soal sekolah, peran orang tua, hingga tantangan mendidik anak di era digital. Ada yang bicara soal akses pendidikan, ada pula yang menyinggung perubahan perilaku generasi muda.
Semua terasa dekat.
Didik tidak menutup mata pada persoalan itu. Ia justru mengajak warga melihatnya sebagai tanggung jawab bersama.
“Pemerintah tidak bisa sendiri. Keluarga dan lingkungan punya peran besar,” ujarnya.
Menjelang petang, suasana mulai meredup. Tapi diskusi belum benar-benar selesai. Masih ada warga yang bertahan, melanjutkan obrolan di luar forum resmi.
Bagi sebagian orang, sosialisasi perda mungkin hanya rutinitas. Tapi di Manunggal Jaya, sore itu terasa berbeda. Lebih cair, lebih hidup.
Di akhir kegiatan, Didik menutup dengan satu penekanan sederhana—tentang manusia.
“Kalau kita ingin daerah ini maju, kuncinya ada di manusianya. Pendidikan dan wawasan kebangsaan itu fondasi,” ucapnya.
Tak ada panggung megah. Tak ada seremoni panjang. Tapi dari percakapan sederhana sore itu, satu hal terasa jelas: aturan mungkin lahir dari kebijakan, tapi maknanya tumbuh dari obrolan warga. (adv)
