Lebih jauh, Purwadi menantang kedua belah pihak Gubernur dan DPRD untuk berhenti saling lempar pernyataan dan mulai berani membuka dokumen APBD secara transparan ke publik.

Ia mendesak agar setiap rincian proyek dibuka secara gamblang.

"Tantangannya adalah Pak Gubernur dan DPRD sama-sama buka itu dokumen APBD. Ada tidak item renovasi rumah Rp25 miliar tercantum di situ? Kalau ternyata di dalam dokumen RKPD atau item project tidak ada tersirat sama sekali, namun anggarannya muncul, berarti itu proyek siluman," ujarnya lugas.

Purwadi menekankan pentingnya mengecek notulensi rapat.

Menurut pengalamannya, setiap pembahasan anggaran pasti meninggalkan jejak rekam berupa catatan rapat. 

"Rapat itu ada notulennya; siapa yang hadir, apa yang dibahas, keputusannya apa. Jika tidak pernah disampaikan ke DPRD tapi proyeknya jalan, ini masalah besar."

Sentilan Etika: Gaya Hidup Pejabat vs Rumah Rakyat

Poin yang paling menohok dari analisis Purwadi adalah mengenai urgensi dan rasa keadilan dalam penggunaan dana tersebut.

Ia membandingkan anggaran renovasi rumah pejabat dengan nasib rakyat kecil, guru honorer, hingga rekan sesama dosen yang hingga kini banyak belum memiliki rumah layak huni.

"Anggaran Rp25 miliar itu kalau dipakai untuk Rumah Layak Huni (RLH) tipe 36 dengan asumsi harga Rp400 juta, sudah berapa puluh keluarga yang tertolong? Banyak guru honorer dan dosen yang belum punya rumah. Pejabat jangan bawa gaya hidup hedonis ke ruang kantor. Jangan sampai rakyat hanya jadi bahan olok-olokan antara Gajah Mada dan Karang Paci," pungkasnya.