ARUSBAWAH.CO -  Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, merespons pertanyaan wartawan soal dugaan kredit nunggak disebut senilai Rp235 miliar di Bankaltimtara yang menyeret nama PT Hasamin Bahar Lines (HBL) dan dikaitkan dengan dirinya.

Pria yang akrab disapa Hamas itu membantah tegas keterlibatan, baik secara pribadi maupun dalam kapasitas sebagai pihak yang terafiliasi dengan perusahaan tersebut.

“Saya enggak punya kredit. Saya juga enggak ada di perusahaan itu. Jadi jangan dikait-kaitkan,” ujar Hamas saat ditemui wartawan di kantornya, Karang Paci, Selasa (7/4/2026).

Hamas bahkan berulang kali dengan tegas menyebut dirinya bukan pihak yang tepat untuk memberikan klarifikasi atas isu kredit jumbo tersebut.

Kata dia, yang harus menjawab justru pihak perbankan, dalam hal ini Bankaltimtara sebagai kreditur.

“Yang harus menjawab itu BPD. Ditanya ke mereka saja, benar atau tidak. Masa saya yang harus mengklarifikasi,” katanya.

Ia kemudian menyinggung logika sistem perbankan yang menurutnya tidak mungkin sembarangan dalam menyalurkan kredit, apalagi dalam jumlah besar.

Hamas menyebut ada pengawasan berlapis dari berbagai lembaga negara.

“Di lembaga keuangan itu ada OJK, ada BPK. Masa bisa sih? Secara logika enggak mungkinlah,” tegasnya.

Lebih jauh, Hamas memaparkan kronologi terkait perusahaan yang namanya ikut disebut dalam isu tersebut.

PT Hasamin Bahar Lines (HBL) diketahui berdiri pada 2011, jauh sebelum dirinya menjabat sebagai anggota DPRD Kaltim.

“Perusahaan itu sejak 2011. Saya jadi anggota DPRD itu 2019, sekarang periode kedua. Jadi enggak relevan kalau dikaitkan,” ujarnya.

Ia kemudian, menyinggung potensi konflik kepentingan jika benar dirinya memiliki perusahaan yang mendapatkan fasilitas kredit dari bank daerah dengan nilai disebutkan Rp235 miliar.

Menurutnya, hal itu tidak mungkin terjadi dalam sistem yang ada.

“Kalau saya punya perusahaan dan dapat dari BPD, itu konflik of interest. Enggak bisa dong,” ucapnya.