“Banyak keluhan masuk. Katanya penuh, tapi setelah dicek ternyata masih ada tempat tidur yang kosong,” kata Jaya.
Ia menyebut, arahan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud sudah jelas RSUD AWS harus transparan.
Pemerintah tidak ingin ada permainan data dalam sistem pelayanan publik, apalagi terhadap pasien peserta Gratispol, program kesehatan gratis Pemprov Kaltim.
“Kalau memang ruangannya rusak, laporkan dan segera perbaiki. Tapi kalau masih bisa digunakan, jangan ditutup-tutupi. Jangan sampai masyarakat jadi korban karena komunikasi internal yang buruk,” tegasnya.
Dinkes Kaltim akan memanggil manajemen RSUD AWS untuk evaluasi total pekan ini.
Fokusnya pada sistem pelaporan ketersediaan tempat tidur dan mekanisme penerimaan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD).
“Subsidi dari pemerintah itu besar. AWS ini rumah sakit rujukan provinsi, tidak boleh ada diskriminasi layanan. Semua pasien, terutama yang menggunakan Gratispol, harus mendapat hak yang sama,” tambah Jaya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Kaltim menyiapkan opsi tambahan kapasitas ruang rawat dengan memanfaatkan Hotel Atlet di kompleks GOR Kadrie Oening.
“Kita akan koordinasi dengan Dispora Kaltim untuk menjadikan Hotel Atlet sebagai ruang perawatan sementara jika daya tampung AWS benar-benar tidak mencukupi,” ujarnya.
Humas RSUD AWS Klarifikasi, Keluhan Harus Dibuktikan dengan Data
Sementara itu, dr. Arysia Andhina, Kepala Instalasi Humas RSUD AWS, menilai tudingan soal “tempat tidur kosong yang disembunyikan” tidak bisa dibuktikan tanpa data pasien yang jelas.
“Kalau cuma katanya tim Wagub, tapi enggak ada nama pasiennya, alamatnya, sakitnya apa, itu enggak bisa dibuktikan. Rumah sakit bicara pakai data, bukan asumsi,” ujarnya saat dihubungi pada, Kamis (16/10/2025).
Tag.webp)
.webp)
