ARUSBAWAH.CO - Dinamika kepemimpinan dinasti politik di Indonesia kembali mencuat seiring tahapan Pilkada yang semakin dekat.

Aktivis semakin vokal mengkritik fenomena politik ini, yang dinilai merugikan tatanan demokrasi. Di sisi lain, fenomena ini tetap berlangsung tanpa ada larangan normatif yang mengatur.

Saiful Bachtiar, pengamat politik dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman, menjelaskan kepemimpinan dinasti politik di Indonesia bukan hal baru.

“Politik dinasti merujuk pada hubungan kekerabatan, misalnya orang tua atau anak yang terlibat dalam politik. Selama ada hubungan darah, hal ini termasuk dalam klasifikasi dinasti politik,” ujarnya pada Selasa (22/10/2024).

Dalam wawancara bersama redaksi ArusBawah, Saiful sapaan akrabnya. menekankan pentingnya kebebasan berpendapat dan keterbukaan dalam ruang publik.

Aktivis yang menyuarakan kritik terkait dinasti politik, menurutnya, harus dilindungi sepanjang kritik tersebut faktual.

“Kebebasan berpendapat adalah hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Jika kritiknya berbasis fakta, harusnya dilindungi,” jelasnya.