ARUSBAWAH.CO -  Rencana aksi 214 yang akan digelar Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur pada 21 April 2026 mulai mendapat perhatian dari DPRD Kota Samarinda.

Aksi yang bertepatan dengan Hari Kartini ini diperkirakan melibatkan ribuan massa dan akan dipusatkan di Kantor Gubernur Kaltim serta DPRD Kaltim.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas selama aksi berlangsung.

Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak yang dilindungi undang-undang, namun harus tetap dilakukan secara tertib.

“Silakan menyampaikan aspirasi, itu hak masyarakat. Tapi kondusivitas, keamanan, dan ketertiban tetap harus dijaga,” ujarnya. 

Ia juga mengingatkan bahwa fasilitas negara yang ada saat ini merupakan hasil dari pajak masyarakat. Karena itu, aksi diharapkan tidak berujung pada kerusakan yang justru merugikan publik.

“Jangan sampai fasilitas dirusak. Itu semua dari uang rakyat. Kalau rusak, masyarakat juga yang akan menanggung dampaknya,” tegasnya.