Ia menilai, dalam situasi anggaran yang tengah diperketat oleh pusat, penataan ulang program menjadi langkah strategis.

“Kami ingin tahu sejauh mana penyesuaian dilakukan dan sektor mana saja yang menjadi prioritas,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Tiga sektor utama, yakni infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi titik fokus refocusing anggaran.

Meski program unggulan seperti Gratispol (gratis sekolah dan layanan publik) serta Jospol (jomblo produktif) telah diluncurkan, DPRD Kaltim memilih bersikap cermat dalam mengevaluasi dampaknya.

“Kami bukan hanya memberi dukungan, tapi juga mengawal pelaksanaan. Kalau ada yang kurang, tentu kami beri masukan. Fungsi dewan bukan untuk memuji, tapi memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” tegas Nanda.

Ia pun berharap, ke depan hubungan DPRD Kaltim dan Pemprov semakin cair dan produktif.

Bagi Nanda, bukan rivalitas kekuasaan yang penting, melainkan seberapa jauh kebijakan publik bisa menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat Kaltim. (adv)