ARUSBAWAH.CO - Upaya mempererat sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menunjukkan progres nyata.

Hal ini tampak dalam forum rapat kerja sebagai langkah awal menyatukan visi pembangunan di tengah masa transisi kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.

Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar formalitas, melainkan pintu masuk untuk membangun harmoni antarlembaga dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.

Ia berharap, kolaborasi yang erat dapat mencegah saling tuding dan justru menghasilkan arah kebijakan yang lebih inklusif.

“Dengan kerja sama yang solid, setiap kebijakan bisa lebih tepat sasaran karena menghimpun masukan dari berbagai pihak, termasuk aspirasi warga yang diserap DPRD saat reses,” jelasnya.

Sri juga menekankan pentingnya keseimbangan antara aspirasi dan realitas fiskal.

Menurutnya, berbagai usulan yang masuk tetap harus disesuaikan dengan kapasitas anggaran agar pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.

Dari sisi legislatif, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyambut baik forum ini sebagai wadah sinkronisasi arah pemerintahan baru yang masih dalam tahap awal.

Ia menilai, dalam situasi anggaran yang tengah diperketat oleh pusat, penataan ulang program menjadi langkah strategis.

“Kami ingin tahu sejauh mana penyesuaian dilakukan dan sektor mana saja yang menjadi prioritas,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Tiga sektor utama, yakni infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi titik fokus refocusing anggaran.

Meski program unggulan seperti Gratispol (gratis sekolah dan layanan publik) serta Jospol (jomblo produktif) telah diluncurkan, DPRD Kaltim memilih bersikap cermat dalam mengevaluasi dampaknya.

“Kami bukan hanya memberi dukungan, tapi juga mengawal pelaksanaan. Kalau ada yang kurang, tentu kami beri masukan. Fungsi dewan bukan untuk memuji, tapi memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” tegas Nanda.

Ia pun berharap, ke depan hubungan DPRD Kaltim dan Pemprov semakin cair dan produktif.

Bagi Nanda, bukan rivalitas kekuasaan yang penting, melainkan seberapa jauh kebijakan publik bisa menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat Kaltim. (adv)