ARUSBAWAH.CO - Program bantuan biaya administrasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui skema GratisPol kembali mencuri perhatian publik.

Bukan karena kurang diminati, tetapi karena realisasinya jauh tertinggal dari target akibat mandeknya proses verifikasi perbankan.

Meskipun Pemprov Kaltim telah menyiapkan kuota 1.000 penerima, hingga akhir November baru sekitar 10 persen yang terealisasi.

Dari jumlah itu, hanya 100 pemohon yang berhasil lolos verifikasi bank dan maju ke tahap akad kredit.

Seluruhnya kini menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur sebagai dasar pencairan bantuan.

“Dari seribu kuota, baru 100 yang masuk dan lolos akad kredit. Semuanya sedang menunggu proses SK,” ujar Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, Minggu (30/11/25).

Ia menjelaskan, sejak awal GratisPol dibuat untuk menghapus seluruh biaya administrasi KPR, mulai dari appraisal, pengurusan dokumen, hingga legalitas agar MBR bisa mengakses rumah subsidi tanpa terbebani biaya awal.

Namun lambannya pengajuan dari pihak bank membuat implementasinya tidak sejalan dengan tingginya kebutuhan hunian di lapangan.