Sejumlah influencer dan tokoh politik nasional ikut bersuara, mempertanyakan urgensi serta sensitivitas kebijakan pembelian kendaraan mewah tersebut.

Sebelumnya, kepada wartawan pada (23/2/2026), Rudy mengakui Pemprov Kaltim belum menyediakan mobil dinas untuknya di Kalimantan Timur.

Ia menyebut kendaraan yang digunakan sehari-hari adalah mobil pribadi.

“Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya, mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ujarnya saat itu.

Rudy Mas'ud juga sempat menegaskan mobil dinas tersebut berada di Jakarta, bukan di Kaltim, dengan alasan menunjang agenda pemerintahan dan menerima tamu nasional maupun internasional.

Namun di tengah sorotan publik yang terus menguat, keputusan akhirnya berubah.

Pemprov Kaltim berharap pengembalian mobil dinas senilai Rp8,5 miliar ini dapat mengakhiri polemik.

Untuk sementara, operasional gubernur akan menggunakan kendaraan yang tersedia meski kondisinya disebut sudah tidak lagi optimal karena usia dan pemakaian.

Pemprov Kaltim menyatakan langkah ini sebagai bentuk komitmen menjaga kepercayaan publik dan memastikan kebijakan tetap selaras dengan aspirasi masyarakat.

(wan)