Sri Wahyuni mengakui, apabila briefing telah selesai sesuai rencana, jajaran Pemprov seharusnya langsung menuju Gedung DPRD Kaltim.

"Iya," jawabnya singkat saat ditanya apakah sebelumnya mereka memang berencana datang ke rapat paripurna.

Soal keluhan DPRD mengenai minimnya koordinasi, Sri Wahyuni mengatakan pihaknya sebenarnya sudah menyampaikan bahwa mereka masih berada dalam briefing.

"Sudah, memang kita sampaikan bahwa kita sedang briefing. Tapi nanti malam kita ketemu, kita laksanakan rapat paripurna bersama," ujarnya.

Ketika ditanya apakah persoalan tersebut hanya karena miskomunikasi antara eksekutif dan legislatif, Sri hanya tertawa.

DPRD Kaltim Kecewa Tak Ada Satu Pun Perwakilan Pemprov yang Hadir

Sebelumnya, batalnya rapat paripurna memicu kekecewaan sejumlah anggota DPRD Kaltim.

Anggota Fraksi PKB, Jahidin, menilai absennya gubernur sebenarnya masih bisa dimaklumi selama ada pejabat lain yang ditunjuk untuk mewakili.

Namun yang terjadi, menurut dia, tidak ada satu pun pejabat Pemprov yang hadir.

"Kita ini kan sejajar dengan pemerintah. Minimal asisten yang mewakili gubernur. Ini satu pun tidak ada yang hadir," kata Jahidin.

Ia menegaskan yang dipersoalkan DPRD bukan ketidakhadiran gubernur, melainkan kosongnya seluruh kursi perwakilan pemerintah daerah.

"Pihak Pemprov tidak mengirim perwakilannya satu pun. Di sana kan ada asisten satu, dua, tiga. Asal jangan dokter hewan atau staf ahli karena bukan kapasitasnya," ujarnya.

Menurut Jahidin, kondisi itu menunjukkan sikap yang tidak menghargai DPRD sebagai lembaga yang sejajar dengan pemerintah daerah.

"Ini tidak menghargai lembaga. Ini bahasa konstitusional saya sebagai anggota DPRD. Ini bukan dari pimpinan. Tapi dia tidak menghargai lembaga," katanya.

Ia mengatakan undangan rapat sudah disampaikan secara resmi.

Bahkan para anggota dewan dan tamu undangan telah menunggu lebih dari dua jam.

"Jam 10.00 kan undangannya. Sekarang sudah jam berapa? Kita sudah menunggu dua jam lebih, tamu juga sudah nunggu. Enggak ada kabar sama sekali," ujarnya.