Ia menekankan bahwa Pemprov seharusnya lebih serius menyambut inisiatif Kemensos, terlebih program ini menyasar pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin.

“Ini bukan hanya soal kesiapan lahan. Tapi ada syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi. Ketika Menteri sudah meninjau lokasi, tetapi tidak ada tindak lanjut, ya tetap saja tidak akan direalisasikan,” tegasnya.

Menurut Darlis, program sekolah rakyat juga membuka peluang tambahan pembiayaan pendidikan dari APBN di luar alokasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Kalau merasa jatah dari Kemendikbud kurang, kita manfaatkan yang dari Kemensos ini. Tapi kalau daerah tidak siap, jangan salahkan kalau provinsi lain bergerak cepat, sementara kita tertinggal,” ucapnya.

Darlis mengakui pihaknya telah berupaya mendorong percepatan pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kaltim. 

Namun, ia pesimis Kaltim mampu mengejar ketertinggalan dalam pelaksanaan tahap awal.

“Kita sudah desak percepatan itu. Tapi untuk periode pertama ini, harus diakui kita tertinggal. Samarinda saya optimis bisa jalan, tapi kabupaten dan kota lain saya rasa berat untuk merealisasikan,” pungkasnya. (adv)