ARUSBAWAH.CO - Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial RI akan mulai dijalankan serentak di beberapa daerah di Indonesia pada awal Juli 2025.
Namun, menjelang waktu pelaksanaan, Pemprov Kaltim baru akan mengirimkan surat resmi pengusulan SMA 16 Samarinda sebagai rintisan Sekolah Rakyat ke Kementerian Sosial pada minggu depan.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak.
Ia mengungkapkan minggu depan pihaknya akan bertemu dengan Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo, untuk membahas pengusulan SMA 16 sebagai rintisan Sekolah Rakyat.
“Kami akan mengirimkan surat resmi pengusulan SMA 16 sebagai rintisan Sekolah Rakyat, dan pekan depan kami dijadwalkan bertemu langsung dengan Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo,” kata Andi Muhammad Ishak, Selasa (3/6/2025).
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai Pemprov kurang siap dan lamban dalam menyambut program strategis nasional itu.
“Terus terang, kalau saya melihat di Kaltim, kita lambat dan kurang persiapan menyambut Sekolah Rakyat. Ternyata baru Samarinda saja. Kabupaten dan kota lain belum bergerak. Padahal, menurut saya ini peluang besar,” ujar Darlis, saat ditemui Senin (2/6/2025).
Ia menekankan bahwa Pemprov seharusnya lebih serius menyambut inisiatif Kemensos, terlebih program ini menyasar pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin.
“Ini bukan hanya soal kesiapan lahan. Tapi ada syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi. Ketika Menteri sudah meninjau lokasi, tetapi tidak ada tindak lanjut, ya tetap saja tidak akan direalisasikan,” tegasnya.
Menurut Darlis, program sekolah rakyat juga membuka peluang tambahan pembiayaan pendidikan dari APBN di luar alokasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Kalau merasa jatah dari Kemendikbud kurang, kita manfaatkan yang dari Kemensos ini. Tapi kalau daerah tidak siap, jangan salahkan kalau provinsi lain bergerak cepat, sementara kita tertinggal,” ucapnya.
Darlis mengakui pihaknya telah berupaya mendorong percepatan pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kaltim.
Namun, ia pesimis Kaltim mampu mengejar ketertinggalan dalam pelaksanaan tahap awal.
“Kita sudah desak percepatan itu. Tapi untuk periode pertama ini, harus diakui kita tertinggal. Samarinda saya optimis bisa jalan, tapi kabupaten dan kota lain saya rasa berat untuk merealisasikan,” pungkasnya. (adv)
