ARUSBAWAH.CO - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, menepis isu yang menyebut kendaraan dinas jenis Land Rover Defender milik Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dibeli lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) alih-alih skema sewa.
Pasalnya, di media sosial Instagram @infocerewet beredar tangkapan layar yang menunjukkan adanya pengadaan mobil dinas Pemkot Samarinda dengan status selesai pada tahun 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp4,01 miliar.
Ia menegaskan, berdasarkan data awal yang dihimpun tim Inspektorat, skema pengadaan kendaraan tersebut adalah sewa, bukan pembelian.
“Data yang kami dapat itu sewa. Tapi nanti hasil reviewnya kita tunggu sampai selesai, supaya penyampaiannya tidak separuh-separuh, nanti berkembang lagi,” ujarnya ditemui awak media, Senin (6/4/2026).
Skema Pembayaran Tahunan lewat APBD
Neneng menjelaskan, kendaraan operasional yang tengah menjadi polemik itu dibayarkan melalui skema sewa tahunan menggunakan APBD.
Karena mekanisme anggaran dilakukan per tahun, maka secara administrasi paket kegiatan dianggap selesai setiap tahun, meskipun kontrak berlangsung lebih dari satu tahun.
“Pembayarannya memang per tahun karena APBD. Jadi paketnya itu selesai tiap tahun anggaran, walaupun secara kontraktif berjalan beberapa tahun,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pembayaran sewa untuk periode tertentu telah diselesaikan sesuai mekanisme tersebut.
“Memang sudah dibayar. Pembayaran sewa ya, karena bayarnya per tahun,” katanya.
Review Inspektorat Masih Berjalan
Neneng menyampaikan proses review yang dilakukan Inspektorat Kota Samarinda masih berlangsung dan telah masuk minggu kedua.
“Review itu kemarin sudah seminggu. Mudah-mudahan dalam minggu ini atau minggu depan selesai,” katanya.
Ia menjelaskan, progres teknis sepenuhnya berada di tangan tim auditor.
Karena saat review berjalan dirinya dilantik sebagai Sekda, Neneng tidak lagi memantau secara detail seperti ketika masih menjabat sebagai Kepala Inspektorat.
“Biarkan dulu tim bekerja sampai selesai. Nanti eksposnya ke saya juga. Saya tinggal kemarin dari Inspektorat, jadi belum tahu perkembangan detailnya,” ujarnya.
Meski demikian, ia memastikan koordinasi tetap dilakukan untuk memantau perkembangan review tersebut.
“Kalau koordinasi pasti. Saya pantau sudah sampai mana, karena ada tanggung jawab moral, waktu pertama kan Pak Wali nyampaikannya ke saya selaku inspektur” jelasnya.
Luruskan Isu Beli yang Muncul
Neneng menilai review ini penting untuk meluruskan berbagai spekulasi yang berkembang, termasuk isu bahwa kendaraan tersebut dibeli, bukan disewa.
“Nanti sekalian dilihat data sebenarnya seperti apa. Ini kan muncul lagi isu beli segala macam, itu nanti bisa diluruskan,” tegasnya.
Ia kembali menekankan bahwa temuan sementara menunjukkan skema yang digunakan adalah sewa.
“Intinya yang kita lihat itu sewa. Tapi kita tunggu hasil akhirnya,” ujarnya.
Pergantian Jabatan Tak Hentikan Review
Neneng juga memastikan proses review tetap berjalan meski dirinya telah berpindah jabatan dari Kepala Inspektorat menjadi Sekda Samarinda.
“Itu tetap jalan. Jangan disangka setelah saya pindah terus stop. Itu kan tugas lembaga,” katanya.
Apalagi, dengan posisinya kini di Sekretariat Kota. Mobil itu sewanya atas nama apalah istilahnya sekretariat kota
Apalagi, kini ia menjabat di Sekretariat Kota Samarinda, sementara penyewaan kendaraan tersebut berada dalam lingkup Sekretariat.
Karena itu, Neneng menilai wajar jika dirinya tetap memantau perkembangan review yang sedang berlangsung.
“Wajar dong, saya juga memantau sudah sampai mana gitu kan,” ujarnya.
Ia menyebut, setelah review rampung, hasilnya akan disampaikan secara menyeluruh sebelum ditindaklanjuti.
“Kita ingin cepat selesai supaya tidak berlarut-larut. Nah ini muncul lagi yang isu beli segala macam gitu kan. Itu nanti bisa jadi sekalian (ditunjukkan) data sebenarnya seperti apa,” pungkasnya.
Sudah Ambil Sampling
Untuk saat ini, Inspektorat Kota Samarinda sudah melakukan review kendaraan operasional di lingkungan Pemkot Samarinda dan sudah masuk tahap pengumpulan data melalui metode sampling.
Neneng Chamelia Shanti yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Inspektorat Samarinda, mengatakan tim auditor sudah turun ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengambil sampel.
“Langkah awalnya kita sampling. Ini lagi berjalan, sudah berprogres,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).
Ia menegaskan pemeriksaan tidak hanya dilakukan di Sekretariat Kota, tetapi juga ke beberapa OPD lain agar ada data pembanding. Sampling dilakukan secara terbatas dan tidak mencakup seluruh OPD.
“Tidak hanya mengaudit Sekretariat Kota Samarinda saja, kita juga ke OPD-OPD supaya ada data pembanding yang lain,” jelasnya.
Ia menambahkan, “Tidak semua OPD di-sampling. Sampling ini hanya untuk OPD tertentu yang kita review.”
Polemik Penyewaan Mobil Dinas
Polemik pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar milik Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, pada awal Februari 2026 turut memicu perhatian publik terhadap kendaraan dinas di berbagai pemerintah daerah, termasuk di Kota Samarinda
Untuk diketahui, mobil dinas utama Wali Kota Samarinda saat ini adalah sedan Toyota Camry. Selain itu, terdapat kendaraan dinas lain berupa Land Rover Defender yang terlihat digunakan oleh Andi Harun dalam sejumlah kesempatan.
Menurut orang nomor satu di Kota Samarinda itu, unit Land Rover Defender sejatinya merupakan mobil pelayanan tamu.
Menariknya, mobil tersebut bukan milik Pemkot Samarinda, melainkan disewa melalui pihak ketiga.
"Defender itu mobil tamu sebenarnya. Sesekali dipakai kan nggak apa-apa. Kita juga tidak beli, cuma sewa," tutur Andi Harun, Senin (9/3/2026).
Kepala Bagian Umum Sekretariat Kota Samarinda, Dilan, mengungkapkan bahwa unit Land Rover Defender tersebut disewa oleh Pemerintah Kota Samarinda sejak 2023.
Kendaraan itu disediakan melalui perusahaan penyedia kendaraan PT Indorent yang berbasis di Jakarta.
Nilai sewa kendaraan tersebut mencapai sekitar Rp160 juta per bulan dengan kontrak minimal tiga tahun.
“Kontraknya dari 2023 sampai 2026. Nanti apakah diperpanjang atau tidak, itu tergantung arahan pimpinan dan kondisi anggaran,” kata Dilan.
Jika dihitung selama masa kontrak, total biaya sewa kendaraan tersebut mencapai sekitar Rp5,76 miliar.
Hal inilah yang kemudian ramai diperbincangkan publik, karena total biaya sewa selama tiga tahun dinilai cukup fantastis dan mendekati harga pembelian unit baru.
Dilansir dari Otomotif Jawapos, harga tertinggi Land Rover Defender tipe 90 5.0 V8 X berada di kisaran Rp6,3 miliar. (raf)
