Selain itu, dalam draft PKS juga akan diatur mekanisme sanksi jika pasokan sampah tidak terpenuhi.

Bahkan, untuk menjaga kontinuitas, kebutuhan 1.000 ton per hari akan ditambah cadangan sekitar 10 persen.

“Untuk menjaga kontinuitas, biasanya diberikan tambahan 10 persen supaya di hari-hari berikutnya tetap bisa diolah 1.000 ton per hari,” tambahnya.

Tumpang Tindih dengan Insinerator?

Terkait kekhawatiran adanya tumpang tindih dengan rencana penggunaan teknologi insinerator, Suwarso menyebut hal tersebut belum dibahas secara detail.

Saat ini fokus pembahasan masih pada draft kerja sama aglomerasi.

Sebagaimana diketahui, Pemkot Samarinda menyiapkan 10 fasilitas insinerator yang ditargetkan beroperasi bertahap mulai 2026 untuk menekan timbulan sampah harian yang mencapai lebih dari 600 ton sekaligus mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 

Fasilitas ini ditempatkan berdampingan dengan Tempat Penampungan Sementara (TPS), dengan sistem pembakaran menggunakan teknologi filtrasi air sehingga emisi tidak langsung dilepas ke udara.

“Yang dibahas hari ini khusus draft PKS, jadi belum membahas itu. Fokus kita dulu pemenuhan kebutuhan sampah,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa investasi pembangunan hingga operasional PSEL nantinya akan dilakukan oleh pihak ketiga melalui skema lelang nasional.

Pemerintah daerah hanya menyiapkan dukungan administratif dan pasokan sampah.

“Nanti pihak ketiga yang akan melaksanakan investasi, termasuk operasional dan penjualan listrik ke PLN. Itu menjadi tanggung jawab melalui mekanisme lelang,” jelasnya.

Samarinda Masuk 18 Titik Prioritas Nasional

Suwarso menegaskan bahwa proyek PSEL bukan sekadar rencana daerah, tetapi merupakan program nasional.

Kota Samarinda termasuk dalam daftar 18 kabupaten/kota prioritas tahap awal.