ARUSBAWAH.CO -  Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Timur (Kaltim) terpaksa memangkas hampir seluruh rencana program fisik tahun 2026.

Di tengah kebutuhan infrastruktur transportasi yang terus menumpuk, instansi itu hanya menyisakan dua kegiatan utama yang dianggap paling mendesak yakni fasilitas keselamatan jalan dan pembangunan dermaga tambat di Sungai Mahakam.

Kepala Dishub Kaltim, Yusliando, menyebut keputusan ini diambil karena ruang fiskal yang makin sempit.

Dari sekian banyak usulan program, hanya dua yang dinilai bisa langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Untuk tahun 2026, kebijakan fisik hanya ada dua. Pertama pemasangan fasilitas keselamatan jalan, dan kedua pembangunan dermaga tambat,” ujarnya saat ditemui usai rapat RKPD, Kamis (16/4/2026).

Fokus Program: PJU dan Fasilitas Keselamatan Jalan

Program keselamatan jalan yang dimaksud mencakup pemasangan penerangan jalan umum (PJU), guardrail atau pagar pengaman, serta perlengkapan pendukung lainnya.

Seluruh kegiatan difokuskan pada ruas jalan berstatus provinsi.

Namun di lapangan, kebutuhan justru jauh lebih luas. Lebih

Yusliando mengakui, banyak fasilitas jalan yang perlu dibenahi, mulai dari penerangan hingga marka.

Salah satu keluhan yang paling sering masuk adalah zebra cross yang sudah memudar dan sulit terlihat.

Meski begitu, tidak semua persoalan bisa ditangani Dishub provinsi.

Ada batas kewenangan yang membuat sebagian aduan harus dialihkan ke pemerintah kabupaten/kota.

“Yang kami tangani itu jalan provinsi. Kalau jalan kota, itu menjadi tanggung jawab Dishub kabupaten/kota. Memang banyak keluhan zebra cross, itu juga sampai ke kami,” jelasnya.

Kewenangan Terpecah, Penanganan Tak Terintegrasi

Masalah lain muncul dari pembagian tugas antarinstansi.

Penanganan marka jalan saat ini sebagian besar berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Akibatnya, Dishub tidak lagi menganggarkan pekerjaan tersebut, meski keluhan masyarakat terus berdatangan.

Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam pengelolaan infrastruktur jalan.

Di satu sisi, masyarakat menuntut perbaikan cepat.

Di sisi lain, kewenangan yang terpisah membuat penanganan sering kali tidak terintegrasi.

Proyek Dermaga Mahakam Masih Terganjal Regulasi

Untuk program yang tetap berjalan, Dishub Kaltim menyiapkan anggaran sekitar Rp15 miliar untuk fasilitas keselamatan jalan.

Porsi terbesar dialokasikan untuk penerangan jalan dan pemasangan guardrail di titik rawan.

Sementara itu, proyek kedua adalah pembangunan dermaga tambat di Sungai Mahakam dengan nilai anggaran sekitar Rp28 miliar.

Rencananya, pembangunan dilakukan di dua lokasi, yakni Sungai Kunjang dan Sungai Lais yang merupakan aset milik pemerintah provinsi.

Namun, proyek ini belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat.

Dishub Kaltim masih menunggu revisi regulasi dari pemerintah pusat, khususnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 722 Tahun 2018 yang belum mengatur secara rinci soal dermaga tambat.

“Kalau regulasi itu sudah direvisi, baru bisa kita kerjakan. Kami sudah mengusulkan ke Kementerian Perhubungan,” kata Yusliando.

Potensi Ekonomi Sungai dan Dilema Anggaran

Ketergantungan pada perubahan aturan ini membuat proyek strategis tersebut masih menggantung.

Padahal, keberadaan dermaga tambat dinilai penting untuk mengoptimalkan transportasi sungai di Kalimantan Timur.

Selain sebagai alternatif distribusi, infrastruktur ini juga diharapkan bisa membuka peluang ekonomi baru dan menambah kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Di tengah keterbatasan anggaran, Dishub Kaltim memilih fokus pada program yang dianggap paling berdampak langsung, meski konsekuensinya banyak kebutuhan lain harus ditunda.

“Dengan kondisi anggaran yang terbatas, kami prioritaskan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama dari sisi keselamatan,” pungkasnya.

(wan)