ARUSBAWAH.CO -  Polemik rencana penghapusan atau pemangkasan bantuan keuangan (Bankeu) dalam pembahasan APBD 2027 terus menuai sorotan. 

Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar skema Bankeu tetap dipertahankan.

Ia menilai wacana pengurangan alokasi Bankeu berpotensi menggerus aspirasi hingga kepercayaan masyarakat.

“Kalau Bankeu tidak ada, artinya kami dzolim kepada mereka semua. Warga akan menilai anggota tidak menepati janjinya," tuturnya kepada awak media, Senin (13/4/2026).

Bankeu Dinilai Jadi Jembatan Aspirasi Warga

Afif menegaskan, Bankeu memiliki peran penting sebagai instrumen penyalur aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota dewan saat masa reses.

“Saya berharap Bankeu tetap diperbolehkan ya. Karena bagaimanapun saya dipilih, diamanahkan oleh warga Kota Samarinda. Kami reses berjanji kepada setiap warga yang kami datangi,” ujarnya.

Menurutnya, jika Bankeu dihapus atau dipangkas, maka hal itu berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap wakil rakyat.

“Kalau Bankeu tidak ada, artinya kami dzolim kepada mereka semua. Dan bagaimana rasanya itu? Warga akan menilai anggota dewan lagi dan lagi tidak menepati janjinya,” tegas Afif.

Di Tengah Badai Efisiensi, Bankeu Justru Dibutuhkan

Afif juga menyinggung kondisi efisiensi anggaran yang tengah berlangsung di berbagai daerah saat ini, tak terkecuali di Kalimantan Timur.

Ia menilai, dalam situasi seperti ini, Bankeu justru menjadi salah satu solusi untuk membantu pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan program prioritas.

“Terlebih di tengah masa efisiensi seperti ini, otomatis Bankeu sangat membantu pemerintahan kota,” katanya.

Untuk itu, politikus Gerindra ini mendorong Pemerintah Provinsi dan DPRD Kaltim bersepakat mempertahankan Bankeu pada tahun anggaran 2027.

“Ya, saya berharap dan saya memaksa agar provinsi dan teman-teman DPRD juga sepakat Bankeu tetap diadakan di tahun anggaran 2027,” ujarnya.