ARUSBAWAH.CO - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menyoroti pengelolaan sektor minyak dan gas (migas), dana bagi hasil (DBH), hingga keterbatasan kewenangan daerah dalam Roundtable Discussion (RTD) Nagara Institute–Akbar Faizal Uncensored (AFU), yang diselenggarakan di Universitas Mulawarman, Selasa (9/2/2025).

Dalam forum tersebut, Rudy yang hadir secara daring menyesalkan masih adanya blok migas yang dikelola perusahaan asing.

Ia menilai potensi cadangan besar semestinya dapat dikelola oleh badan usaha milik negara (BUMN).

“Kenapa migas kita yang notabene di situ ada Pertamina Hulu Mahakam bisa diberikan kepada perusahaan asing,” ujarnya.

Ia mencontohkan, salah satu perusahaan asal Italia yang mengoperasikan blok migas dengan cadangan sekitar 5,5 triliun kaki kubik.

“Ini sayang menurut saya, kenapa tidak dikelola oleh BUMN kita sendiri,” lanjutnya.

Rudy juga menyayangkan kecilnya DBH migas yang diterima daerah.

Ia menilai jumlah tersebut sangat timpang jika dibandingkan dengan Kuching di Malaysia yang berada satu pulau dengan Kalimantan, karena wilayah tersebut disebut memperoleh lebih dari 100 kali lipat dari Pemerintah Malaysia dibandingkan yang diterima Kaltim.