ARUSBAWAH.CO -  Usai memimpin sesi Briefing dan Penyampaian Target Kerja di Pendopo Odah, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud akhirnya memberikan jawaban menohok terkait polemik gemuknya struktur Tim Ahli Gubernur (TAG) Tahun Anggaran 2026. 

Alih-alih sepakat dengan tudingan pemborosan, Rudy justru memasang badan dan melabeli keberadaan tim tersebut sebagai investasi vital untuk mengawal kebijakan daerah.

Di hadapan awak media, Rudy meminta publik untuk merombak cara pandang terhadap anggaran tim ahli.

Baginya, melihat TAG hanya dari sisi pengeluaran (cost) adalah kekeliruan logika manajerial.

Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang keluar untuk tim ahli merupakan upaya memastikan APBD Kaltim yang mencapai puluhan triliun rupiah tidak terbuang sia-sia akibat kebijakan yang amatir.

"Jangan salah persepsi. Sebenarnya dengan adanya tim ahli gubernur ini, ini merupakan sebenarnya bukan cost. Ini bagian daripada investasi agar kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kepala daerah ini betul-betul berpihak dan tepat sasaran kepada masyarakat kita," tegas Rudy Mas'ud di kompleks perkantoran gubernur tersebut.

Logika Risiko: Salah Kebijakan Lebih Mahal

Gubernur Rudy Mas'ud membandingkan besaran honorarium tim ahli dengan potensi kerugian daerah akibat kegagalan kebijakan.

Dengan APBD Kaltim yang mencapai puluhan triliun rupiah, Rudy menilai risiko salah langkah dalam membelanjakan uang negara jauh lebih menakutkan ketimbang biaya operasional sebuah tim ahli.

Ia melempar pertanyaan retoris kepada publik mengenai nilai sebuah kebijakan yang presisi dibandingkan dengan uang yang berpotensi hilang akibat manajemen yang amatir.

"Berapalah duit itu dengan kebijakan kalau salah kebijakannya? Berapa duit yang harus hilang? Iya, APBD kita ini puluhan triliun. Jangan sampai tidak berpihak kepada masyarakat kita ataupun berdampak langsung kepada masyarakat kita," tambahnya dengan nada menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi.

Tepis Isu Gemuk Anggaran dan Pembanding Regional

Menanggapi tudingan bahwa anggaran tim ahli kali ini terlalu boros atau justru gemuk dari segi urgensi, Rudy menyatakan bahwa posisi Kaltim masih dalam batas kewajaran.

Ia mengklaim standar yang digunakan Pemprov Kaltim masih berada di bawah angka yang dialokasikan oleh daerah-daerah lain di Indonesia.

Gubernur juga secara implisit membantah keraguan publik mengenai kualitas personel yang masuk dalam daftar TAG 2026.

Ia menjamin bahwa individu yang ditunjuk bukanlah sekadar pengisi jabatan, melainkan figur yang memiliki rekam jejak mumpuni.

"Enggaklah (tidak gemuk). Kita masih jauhlah ya dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Saya rasa disini orang-orang yang ada di dalam ini adalah orang-orang yang punya kompetensi, orang-orang yang expert dan orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas," ujar Rudy membela timnya.

Ujian Transparansi di Balik SOP

Meski Gubernur bersikeras bahwa seluruh proses pembentukan TAG telah melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan yang berlaku, publik kini menaruh sorotan tajam pada realisasi kerja tim tersebut.

Dengan payung hukum Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.9/2026, tim di bawah komando Irianto Lambrie ini memegang mandat besar selama satu tahun penuh.

Pernyataan investasi kebijakan yang dilontarkan Rudy Mas'ud kini menjadi janji publik.

Masyarakat Kalimantan Timur menunggu, apakah puluhan pakar ini benar-benar mampu menghasilkan kebijakan yang menyentuh akar rumput, atau hanya akan menjadi stempel birokrasi mahal yang menguras pundi-pundi daerah hingga 31 Desember 2026 mendatang. (son)