ARUSBAWAH.CO -  Ucapan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, soal adiknya, Hijrah Mas’ud, yang ia samakan dengan Hashim Djojohadikusumo, adik presiden Prabowo Subianto, berbuntut reaksi dan komentar dari partai di luar Golkar. 

Pernyataan Rudy itu direspon kader Partai Gerindra yang juga anggota DPRD Kaltim fraksi Gerindra.

Tiga kader Gerindra di karang paci, menilai ucapan Rudy Mas’ud sudah menyinggung etika publik hingga dianggap sebagai bentuk penghinaan.

Sejumlah kader bahkan meminta gubernur segera mengklarifikasi dan menarik ucapannya.

Pernyataan Rudy Mas’ud Soal TAGUPP dan Peran Hijrah Mas’ud

Pernyataan Gubernur Rudy Mas’ud keluar saat gelaran konferensi pers di Hotel Claro Pandurata, Samarinda, Kamis (23/4/2026).

Di hadapan wartawan, ia menjelaskan posisi adiknya Hijrah Mas’ud di Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP).

Ketua DPD Golkar itu menyebut, keberadaan TAGUPP serupa dengan perangkat pendukung presiden, seperti staf ahli atau staf khusus.

“TAGUPP ini kira-kira dalam sistem pemerintahan presiden itu seperti staf ahli, staf khusus. Itu adalah hak prerogatif presiden, tidak bisa kita campuri. TAGUPP juga demikian,” kata Rudy kepada awak media.

Rudy Mas’ud menyebut, penunjukan Hijrah Mas’ud didasari kepercayaan pribadi.

Ia menyebut peran adiknya Hijrah Mas’ud sudah terbangun sejak awal pemilihan legislatif hingga pemilihan gubernur di 2024 lalu.

“Memang hijrah itu adik saya. Dari proses di DPRD sampai saya terpilih jadi gubernur, dia selalu mendampingi. Karena saya kadang berada di Jakarta,” ujarnya.

Rudy Mas'ud lalu menjelaskan alasan di balik kehadiran Hijrah Mas’ud dalam lingkar kerjanya.

Ia menyebut ada hal-hal yang tidak bisa diwakilkan orang lain dalam struktur pemerintahan.

“Misalnya logistik, atau mandat-mandat tertentu, atau menemui pihak-pihak yang kami perintahkan. Hijrah bisa menggantikan saya,” katanya.

Namun, bagian yang kemudian jadi persoalan adalah saat Rudy Mas’ud membandingkan posisi adiknya dengan adik Prabowo Subianto Hashim Djojohadikusumo.

“Sama seperti Pak Hashim juga begitu. Apa bedanya Pak Hashim dengan Bapak Presiden? Itu karena adanya kepercayaan,” ucapnya.

Dimana Presiden Prabowo Subianto adalah ketua Dewan Pembina Partai Gerindra serta Hashim Djojohadikusumo adalah wakil ketua dewan pembina partai Gerindra.

Reaksi Kader Gerindra di Karang Paci

Pernyataan Rudy Mas’ud langsung menuai reaksi dari kader-kader Gerindra di karang paci.

Pertama, Anggota DPRD Kaltim dari Gerindra, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, menyebut perbandingan tersebut tidak tepat, bahkan menyesatkan secara logika publik.

“Enggak etis. Itu distorsi logika dan penyesatan etika publik. Enggak pantas, dan konsekuensinya bisa fatal,” kata Afif.

Afif bahkan menyebut pernyataan Rudy Mas’ud melampaui batas.

Afif mendesak agar gubernur segera mencabut ucapannya.

“Saya minta pernyataan itu dicabut dan disampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Presiden dan Pak Hashim,” ujarnya.

Kritik Lanjutan: Soal Etika, Struktur Pemerintahan, dan Introspeksi

Kritik serupa datang dari anggota DPRD Kaltim lainnya, Akhmed Reza Pahlevi yang juga kader Gerindra Kaltim.

Reza menilai gubernur mencampuradukkan urusan keluarga dengan tata kelola pemerintahan.

“Gubernur harus bisa bedakan mana urusan keluarga, mana urusan pemerintahan,” kata Reza.

Menurut dia, dalam struktur pemerintahan sudah ada perangkat yang jelas menjalankan fungsi tersebut.

“Kalau urusan pemerintahan, ada wakil gubernur, sekprov, asisten, kepala OPD. Kenapa harus satu orang yang dominan?” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar gubernur tidak memperkeruh situasi dengan pernyataan yang memicu polemik.

“Lebih baik evaluasi kinerja dan kebijakan. Jangan bikin gaduh,” katanya.

Sementara itu, Sabaruddin Panrecalle menyoroti cara Rudy membandingkan posisi kepala daerah dengan presiden.

Menurutnya, perbandingan itu tidak sepadan.

“Enggak bisa kepala daerah dibandingkan dengan presiden. Itu jauh. Harus hati-hati berkomentar,” ujar Sabaruddin.

Ia menilai, jika ingin membuat perbandingan, seharusnya dilakukan dalam level yang setara.

“Kalau mau bandingkan, ya dengan kepala daerah lain. Jangan disangkutkan dengan presiden,” katanya.

Sabaruddin juga menyinggung kondisi Kaltim yang belakangan diwarnai gelombang kritik publik.

Ia menilai kepala daerah seharusnya lebih introspektif.

“Kalau masyarakat sampai demo besar-besaran, berarti ada yang perlu dievaluasi. Harus introspeksi, jangan arogan,” pungkasnya.

(wan)