Mitigasi Lingkungan Dinilai Mendesak

Sebagai anggota legislatif yang membidangi energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi, Udin menilai pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan mitigasi agar kerusakan lingkungan tidak memicu bencana.

“Mulai sekarang harus dijaga. Mulai sekarang juga harus disuarakan supaya aktivitas penambangan dan penebangan hutan bisa dikurangi,” tegasnya.

Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mengajak perusahaan berdiskusi terkait mitigasi kebencanaan, sekaligus memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai prosedur.

“Pemerintah provinsi perlu mengajak para pengusaha dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan mitigasi agar Kalimantan Timur tidak mengalami bencana seperti yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh,” ujarnya.

DPR RI Minta Pemprov Kaltim Tidak Menunda Langkah Konkret

Politikus PKB itu menekankan agar Pemprov Kaltim segera mengambil langkah nyata dan tidak menunda penanganan persoalan lingkungan.

“Jangan sampai bersikap tegas setelah bencana terjadi. Kalau kata sahabat saya Alif, itu namanya tiba masa tiba akal,” katanya.

Data Deforestasi dan Kewenangan Pemerintah

Sebelumnya, dalam wawancara dengan awak media, Gubernur Rudy Mas’ud kembali menegaskan bahwa deforestasi di Kalimantan Timur belum berada pada level yang mengkhawatirkan.

Ia menilai kondisi tersebut masih terkendali karena luas kawasan hutan Kaltim jauh lebih besar dibandingkan area yang terdampak penggundulan.

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, luas kawasan hutan di provinsi ini mencapai sekitar 8,1 juta hektare.

Sementara area yang mengalami deforestasi diperkirakan hanya berkisar antara 40 ribu hingga 60 ribu hektare.