“Itu nanti dipublish. Jadi misalnya kita beli ventilator 15 unit, datanya akan terlihat terbuka di SIRUP. Vendor masuk otomatis di e-katalog, kita evaluasi, dan yang lolos adalah yang harganya paling rendah serta punya distribusi paling luas,” jelas Jaya.

Subsidi BPJS Kesehatan Tetap Jadi Pos Anggaran Terbesar

Meski anggaran alkes menembus Rp193,4 miliar, pos terbesar tetap subsidi premi BPJS Kesehatan Kelas III.

Anggaran murni Tahun 2025, Pemprov Kaltim mengalokasikan Rp231 miliar untuk membayar iuran sekitar 500 ribu warga yang belum memiliki jaminan kesehatan.

“Kalau dihitung, justru premi lebih besar daripada alkes. Anggarannya Rp231 miliar setahun, sekarang sudah terserap sekitar Rp60 miliar. Jadi setiap bulan BPJS nagih ke kita berapa peserta yang daftar, lalu kita bayar preminya,” terang Jaya.

Insentif Dokter Spesialis, Program Stunting, dan Pelatihan Nakes

Selain itu, Dinkes juga mengalokasikan Rp16,8 miliar untuk insentif dokter spesialis yang masih minim di rumah sakit daerah, terutama RSUD AWS Samarinda.

Dana itu dipakai untuk membayar dokter jaga malam dan penugasan di kabupaten seperti Kubar dan Mahulu.

“Kita punya dokter spesialis yang kurang. Jadi lewat anggaran Rp16,8 miliar ini kita kasih insentif, misalnya jaga malam di AWS atau tugas di Mahulu dan Kubar. Kalau tahun ini belum terserap, bisa tahun depan,” tambahnya.

Ada juga Rp2,5 miliar untuk program penurunan stunting, serta pelatihan tenaga kesehatan di 188 puskesmas se-Kaltim agar paham soal layanan Gratispol.

Pelatihan ini bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Mulawarman (Unmul).

“Gratispol ini bukan hanya urusan premi. Ada pelatihan juga supaya tenaga kesehatan paham. Jadi kita latih dokter dan nakes puskesmas, kerja sama dengan Unhas dan Unmul,” jelas Jaya.