Dasmiah juga menyebutkan bahwa pemeliharaan serta keamanan web menelan biaya Rp27 juta.

“Untuk sosialisasi, narasumber, dan rapat dengan PTN/PTS, itu total Rp1,16 miliar,” jelasnya.

Adapun honorarium untuk tim TP2G mencapai Rp576 juta dalam satu tahun anggaran.

“Masing-masing honorarium hanya sekitar Rp4 juta lebih per bulan,” ucapnya.

Belanja lainnya termasuk rapat luar daerah yang juga menelan Rp151 juta.

Sementara itu, perjalanan dinas dalam dan luar daerah Kaltim dialokasikan Rp456 juta.

“Banyak item lainnya, jadi totalnya Rp2,3 miliar untuk satu tahun anggaran,” tegas Dasmiah.

Honorarium Hanya untuk Tenaga Non-ASN

Selain itu, Dasmiah menegaskan bahwa honorarium tersebut hanya diberikan kepada tenaga yang berstatus non-ASN.

“Iya, non-ASN semua. Saya pun masuk tim, tapi enggak digaji. Aturannya begitu. Jadi honor hanya untuk tenaga swasta,” ungkapnya.

Dasmiah menjelaskan, TP2G berperan sentral karena Biro Kesra tidak bisa menjalankan program seorang diri.

“Tim itu yang memilah, memverifikasi, dan memvalidasi data para mahasiswa. Kalau kami Kesra enggak mungkin. Harus tim, supaya tidak ada yang terlepas,” ujarnya.

Meski alokasi Rp2,3 miliar untuk 25 orang tim dinilai cukup besar hanya untuk operasional, Dasmiah menilai anggaran tersebut masih normal.

“Saya lihat sih anggarannya normal. Karena memang banyak digunakan untuk rapat, sosialisasi, dan evaluasi dengan PTN/PTS se-Kaltim. Bukan hanya untuk honor,” pungkasnya.

(wan)