ARUSBAWAH.CO -  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) pada tahun 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,3 miliar untuk operasional Tim Pengelola Pendidikan Gratispol (TP2G).

Anggaran tersebut diperuntukkan mendukung kerja 25 orang tim yang bertugas menjalankan program Gratispol Pendidikan yang menjadi janji politik Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.

Alokasi dana Rp2,3 miliar tercatat dalam Surat Entri Penyempurnaan Rancangan Akhir P-RKPD Provinsi Kaltim 2025.

Mandat TP2G Sesuai Keputusan Gubernur Kaltim

Dalam Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.251/2025 tentang pembentukan Tim Pengelola Pendidikan Gratispol (TP2G), tim ini diberi mandat untuk menyusun rancangan jadwal pelaksanaan penerimaan Program Gratispol, melakukan sosialisasi, serta berkoordinasi dengan 10 kabupaten/kota.

Selain itu, TP2G juga bertugas menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta, baik di dalam maupun luar Kaltim, termasuk perguruan tinggi luar negeri.

Tim itu juga melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas mahasiswa di dalam daerah, menyeleksi mahasiswa luar Kaltim maupun luar negeri, serta mengusulkan daftar calon penerima kepada gubernur.

Susunan Tim TP2G terdiri dari Pemerintah, Akademisi, hingga Praktisi

Selain menetapkan tugas, keputusan gubernur itu juga merinci susunan TP2G yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan praktisi.

Berikut daftar lengkapnya:

Pelindung

• Rudy Mas’ud (Gubernur Kaltim)
• Seno Aji (Wakil Gubernur Kaltim)

Pengarah

• Sri Wahyuni (Sekretaris Daerah Kaltim)
• Prof. Dr. H. Zulkarnaen, M.Si.

Penanggung Jawab

• Dasmiah (Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim)

Ketua

• Prof. Dr. Bohari Yusuf, M.Si. (Universitas Mulawarman)

Sekretaris

•  Kepala Bagian Pelayanan Dasar Biro Kesra Setdaprov Kaltim

Anggota Inti

1. Kepala Bidang TIK dan Persandian Diskominfo Kaltim
2. Kepala UPTD TIK Dinas Pendidikan Kaltim
3. Dr. Sc. Mustaid Yusuf, M.Si. (Unmul)
4. Dr. K.H. Nasikin, M.Si. (Ponpes Nabil Husein)
5. Arif Munandar (Praktisi)

Tim Teknologi Informasi

1. Muhammad Zulfariansyah, S.Kom., M.TI (Unmul)
2. Muhammad Firdaus, S.Kom. (Kanwil Kemenag Kaltim)
3. Alwan Assyawqi (Praktisi)
4. Pablo Febriano Yusnan (Diskominfo Kaltim)

Sekretariat/Verifikator/Call Center

Jaka Triwijaya (Praktisi), Fika Rahmayani (Praktisi), Astri Viani (Praktisi), Muhammad Syamsudin (Praktisi), Yoga Aulia Ramadhani (Praktisi), Almira Jamalina Yumna (Praktisi), Adela Lestari (Praktisi), Lia Rusdiana (Praktisi), Andi Dini Hapsari (Praktisi), Sugianto (Penata Layananan Operasional Biro Kesejahtaraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur), Ekky Nugraha (Analis Pelayanan Sosial Biro Kesejahtaraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur), dan Nanda Fajrul Hanif (Penata Layanan Operasional Biro Kesejahtaraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur)

Detail Penggunaan Anggaran Rp2,3 Miliar TP2G

Saat ditemui Arusbawah.co pada Jumat (3/10/2025), Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kaltim, Dasmiah, membeberkan secara detail penggunaan dana Rp2,3 miliar untuk operasional Tim Pengelola Pendidikan Gratispol (TP2G).

Ia menjelaskan anggaran tersebut mencakup berbagai pos belanja, mulai dari peralatan IT hingga honorarium tim.

“ATK Rp10 juta, belanja personal komputer lima unit, laptop satu, tablet satu, total sekitar Rp412 juta untuk peralatan IT,” kata Dasmiah.

Ia menambahkan, untuk pengadaan printer merk Epson dan perangkat lainnya dialokasikan senilai Rp17 juta.

Selain itu, biaya publikasi dicatat sebesar Rp3 juta untuk tiga kali kegiatan.

Dasmiah juga menyebutkan bahwa pemeliharaan serta keamanan web menelan biaya Rp27 juta.

“Untuk sosialisasi, narasumber, dan rapat dengan PTN/PTS, itu total Rp1,16 miliar,” jelasnya.

Adapun honorarium untuk tim TP2G mencapai Rp576 juta dalam satu tahun anggaran.

“Masing-masing honorarium hanya sekitar Rp4 juta lebih per bulan,” ucapnya.

Belanja lainnya termasuk rapat luar daerah yang juga menelan Rp151 juta.

Sementara itu, perjalanan dinas dalam dan luar daerah Kaltim dialokasikan Rp456 juta.

“Banyak item lainnya, jadi totalnya Rp2,3 miliar untuk satu tahun anggaran,” tegas Dasmiah.

Honorarium Hanya untuk Tenaga Non-ASN

Selain itu, Dasmiah menegaskan bahwa honorarium tersebut hanya diberikan kepada tenaga yang berstatus non-ASN.

“Iya, non-ASN semua. Saya pun masuk tim, tapi enggak digaji. Aturannya begitu. Jadi honor hanya untuk tenaga swasta,” ungkapnya.

Dasmiah menjelaskan, TP2G berperan sentral karena Biro Kesra tidak bisa menjalankan program seorang diri.

“Tim itu yang memilah, memverifikasi, dan memvalidasi data para mahasiswa. Kalau kami Kesra enggak mungkin. Harus tim, supaya tidak ada yang terlepas,” ujarnya.

Meski alokasi Rp2,3 miliar untuk 25 orang tim dinilai cukup besar hanya untuk operasional, Dasmiah menilai anggaran tersebut masih normal.

“Saya lihat sih anggarannya normal. Karena memang banyak digunakan untuk rapat, sosialisasi, dan evaluasi dengan PTN/PTS se-Kaltim. Bukan hanya untuk honor,” pungkasnya.

(wan)