ARUSBAWAH.CO - Pelaksanaan program rintisan Sekolah Rakyat di Kota Samarinda dipastikan mundur dari jadwal semula.
Rencana launching Sekolah Rakyat pada 14 Juli 2025 harus diundur ke akhir Juli.
Meski begitu, belum ada kepastian tanggal pasti kapan para siswa akan mulai belajar.
Dua Lokasi Belum Siap, Fasilitas Dasar Masih Kosong
Penundaan itu lantaran fasilitas dasar di dua lokasi pelaksanaan, yakni Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltim dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kaltim, belum benar-benar dinyatakan siap dari segi fasilitas.
Kedua tempat itu nantinya akan menampung masing-masing 100 siswa, terdiri dari 50 siswa tingkat SMP dan 50 siswa tingkat SMA.
Pantauan redaksi Arusbawah.co sebelumnya menunjukkan, meski ruangan-ruangan sudah ditentukan fungsinya sebagai ruang belajar, asrama, dan ruang makan, tetapi belum dilengkapi perabot penting seperti kasur, meja dan kursi belajar, papan tulis, serta lemari.
Saat ini, proses renovasi di BPMP masih berlangsung, dengan pekerja dari Dinas PUPR Kaltim tampak menyelesaikan pengecatan dinding dan perbaikan plafon.
Sementara itu di BPVP, belum tampak aktivitas renovasi atau perbaikan yang dilakukan oleh pekerja dari PUPR Kaltim.
Namun, hingga kini, perabotan yang dijanjikan belum juga ada.
Samarinda Masuk Tahap 1B, Tertunda Bersama 37 Daerah Lain
Penundaan pelaksanaan Sekolah Rakyat tak hanya terjadi di Samarinda.
37 daerah rintisan lain juga mengalami hal serupa dengan alasan yang hampir sama yakin belum siapnya sarana prasarana serta fasilitas siswa.
Hanya 63 daerah rintisan se indonesia masuk dalam tahap rintisan 1A yang akan memulai pelaksanaan secara serentak pada 14 Juli mendatang.
Sementara Kota Samarinda termasuk dalam kelompok tahap 1B.
Kadisdik Samarinda: Betul Mundur ke Akhir Juli
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Asli Nuryadin, membenarkan bahwa program Sekolah Rakyat diundur ke akhir Juli.
Asli belum mengetahui pasti kapan siswa akan mulai masuk karena masih menunggu kepastian dari Kementerian Sosial.
“Betul mundur dari 14 Juli ke akhir Juli. Sambil merenovasi bangunan, perbaikan-perbaikan kecil biar lebih bagus,” ujar Asli saat dikonfirmasi wartawan Arusbawah.co pada, Jumat (11/7/2025).
Ia menambahkan, renovasi di kedua tempat yang dilakukan tergolong ringan dan optimis akan selesai tepat waktu.
Selain itu, Asli juga membenarkan adanya agenda tes kesehatan bagi calon siswa Sekolah Rakyat di tanggal 14 Juli nanti, meskipun pelaksanaan belajar ditunda.
“Anak-anak itu juga dites nanti, lengkap. Kalau dia sakit nanti diobatin. Jadi diperhatikan oleh pemerintah,” katanya.
Wali Kota Andi Harun: Saya Belum Dapat Infonya
Dikonfirmasi terpisah, Walikota Samarinda, Andi Harun mengaku belum menerima informasi terkait penundaan kegiatan yang semula dijadwalkan pada 14 Juli 2025 itu.
“Saya belum dapat infonya. Kalau soal ditunda sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, itu sangat teknis,” ujar Andi Harun di hari yang sama.
Ia menyebut persoalan fasilitas seperti mebel atau perlengkapan lainnya yang belum masuk ke BPMP dan BPVP hanyalah masalah teknis, yang menurutnya tidak akan mengganggu kesiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Respons soal Kritik Kesiapan Fasilitas: Itu Masalah Teknis
Wali Kota juga merespons kritik soal kesiapan fasilitas di lokasi pelaksanaan Sekolah Rakyat, di BPMP dan BPVP Kaltim.
Andi Harun menyebut mencari kekurangan dan kesalahan secara terus-menerus bukanlah solusi.
“Kalau dicari-cari kekurangannya nanti ada pasir numpuk di depan gedung sekolah rakyat, itu pun bisa diungkit. Atau ada keramik yang bolong dua, ya pasti ketemu. Memang ada saja orang yang senang mencari kesalahan, mencari kekurangan,” ucapnya.
“Minggu depan saya akan jadwalkan juga untuk melihat langsung apakah pemerintah kota diperkenankan untuk ikut membantu melengkapi fasilitas. Kalau boleh, kita kerja sama. Tapi intinya, ini hanya masalah teknis saja,” lanjutnya.
Pemkot Samarinda Siap Laksanakan Sekolah Rakyat
Ia menegaskan kembali kekurangan di awal pelaksanaan adalah hal yang wajar dalam sebuah proyek Nasional.
Pemerintah Kota pun siap menggeser sementara fasilitas milik Pemkot yang ada untuk mendukung proses belajar mengajar jika memang diperlukan.
“Fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah kota bisa saja kita geser dulu ke sana sambil menyiapkan secara sempurna. Namanya juga proses pertama, pasti ada saja kekurangan. Tapi itu tidak akan mengurangi sedikit pun makna, apalagi semangat kita untuk menyukseskan program Bapak Presiden,” tuturnya.
(wan)
