ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) gandeng perusahaan yang beroperasi di wilayah sekitar untuk turut mengentaskan kemiskinan ekstrem untuk membangunkan rumah yang layak huni bagi warga prasejahtera.
"Program ini telah berjalan sejak tahun 2022 dan melibatkan berbagai perusahaan dalam pendanaannya. Program ini telah mencapai progres yang signifikan dari target yang kami patok," ungkap Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Kaltim Irhamsyah, Jumat (23/8/2024).
Irham juga menyebutkan, sejak 2022 hingga 2024 sudah ada sekitar 60 persen dari target 508 unit rumah yang dibangun oleh pihak perusahaan.
Diketahui, saat ini telah terealisasi sejumlah 321 unit rumah layak huni yang dibangun oleh 38 perusahaan dari sektor perbankan, perkebunan, pertambangan, BUMN, BUMD, serta perusahaan jasa konstruksi.
"Seluruh biaya pembangunan rumah ini ditanggung oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat, tanpa menggunakan dana pemerintah. Kemudian, proyek pembangunan dilakukan oleh prajurit TNI di lingkup Koramil.
Rumah yang dibangun, lanjut Irham, memiliki dua tipe yakni tipe 45 untuk rumah konstruksi kayu dan tipe 36 untuk bangunan rumah beton.
"Biasanya rumah yang telah ditempati ada listriknya dan airnya. Kami melakukan pengadaan tandon tergantung kondisi rumah warga yang dibantu," tutur Irham.
Kemudian, sanitasi turut menjadi perhatian dalam pembangunan rumah. Sanitasi, termasuk toilet, dibangun dengan memenuhi syarat kesehatan agar layak dihuni.
"Sasaran program ini benar-benar orang yang berada di angka kemiskinan, dengan penghasilan di bawah UMK dan tanah milik sendiri," katanya.
Irham juga menyampaikan, beberapa perusahaan besar tahun ini berkomitmen untuk mendukung program ini.
Pertamina, telah berkomitmen membangun 40 unit rumah, saat ini baru terealisasi 20 unit rumah.
Terakhir, Pemprov Kaltim juga terus menghimpun perusahaan lainnya agar turut berkontribusi dalam program itu.
Program ini tak hanya difokuskan di kota-kota besar seperti Samarinda, dan Balikpapan, namun juga di daerah pedalaman atau pelosok.
"Kami juga meminta kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah ini untuk bisa berkontribusi membangun rumah layak huni," tandas Irham. (nit)
