ARUSBAWAH.CO -  Data realisasi belanja daerah Kalimantan Timur (Kaltim) per Oktober 2025 di situs APBD Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pencapaian belanja pemerintah provinsi belum mencapai 70 persen dari total anggaran.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran soal perlambatan ekonomi daerah.

Berdasarkan data resmi, rincian belanja Kaltim hingga Oktober 2025 adalah sebagai berikut:

• Belanja Pegawai: Rp 3.749,48 miliar, terealisasi Rp 2.282,99 miliar (60,89%)
• Belanja Barang dan Jasa: Rp 4.916,29 miliar, terealisasi Rp 2.280,24 miliar (46,38%)
• Belanja Modal: Rp 4.667,46 miliar, terealisasi Rp 1.324,24 miliar (28,37%)
• Belanja Lainnya: Rp 7.616,77 miliar, terealisasi Rp 4.328,87 miliar (56,83%)
• Belanja Bagi Hasil: Rp 4.663,45 miliar, terealisasi Rp 2.671,55 miliar (57,29%)
• Belanja Bantuan Keuangan: Rp 2.053,25 miliar, terealisasi Rp 1.229,43 miliar (59,88%)
• Belanja Subsidi: Rp 1,76 miliar, terealisasi Rp 0,00 miliar (0%)
• Belanja Hibah: Rp 695,69 miliar, terealisasi Rp 415,01 miliar (59,65%)
• Belanja Bantuan Sosial: Rp 27,66 miliar, terealisasi Rp 12,89 miliar (46,58%)

Sumber: Portal APBD Kemenkeu 

Dari data tersebut, belanja modal menjadi yang paling rendah realisasinya, baru mencapai 28,37 persen dari anggaran.

Sementara belanja pegawai dan belanja bantuan keuangan relatif lebih tinggi, masing-masing 60,89 persen dan 59,88 persen.

Kondisi ini menjadi sorotan karena realisasi belanja yang lambat bisa menghambat pelaksanaan program pembangunan dan layanan publik, sekaligus berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Purwadi Purwoharsojo, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda, menilai kondisi ini berdampak langsung pada ekonomi Kaltim. 

Ia menyoroti belanja modal yang masih minim realisasi penggunaan anggarannya. 

Sebagai informasi, belanja modal adalah pengeluaran pemerintah untuk membeli, membangun, atau meningkatkan aset tetap yang produktif. 

Belanja modal dinilai adalah salah satu faktor penggerak ekonomi. 

Samplenya kata Purwadi, proyek pembangunan infrastruktur menyerap tenaga kerja, kontraktor, dan bahan baku lokal.

Sehingga, setiap rupiah yang dibelanjakan untuk proyek modal akan berputar di perekonomian. 

Alurnya, pekerja mendapat gaji → belanja di toko lokal → produsen mendapat pesanan → ekonomi bergerak.

“Makanya seret, Mas… ekonomi nggak ada efek. Kalau begini terus, ekonomi stagnan, Mas. Kalau nggak mau dibilang ekonomi macet," jelas Purwadi. 

Selain itu, belanja subsidi tercatat belum terealisasi sama sekali (0 persen), sementara belanja hibah dan bantuan sosial baru sekitar 46–60 persen, menunjukkan sebagian dana belum tersalurkan ke masyarakat yang membutuhkan.

Realisasi belanja daerah menjadi indikator penting kinerja pemerintah.

Dengan capaian yang belum optimal ini, Pemerintah Kaltim diharapkan dapat mempercepat implementasi anggaran agar program pembangunan dan bantuan publik tepat sasaran sebelum akhir tahun, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lebih stabil. (pra)