ARUSBAWAH.CO - Pembahasan regulasi terkait penanganan penyakit menular di Samarinda kembali menjadi perhatian setelah sebelumnya sempat mandek tanpa kepastian. 

Kondisi ini terjadi di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap kasus tuberkulosis (TB) dan HIV yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat. 

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diharapkan menjadi dasar hukum penanganan kedua penyakit tersebut diketahui tidak mengalami perkembangan sejak pertama kali diajukan.

Situasi ini mendorong DPRD Samarinda untuk kembali memprioritaskan pembahasan regulasi yang sempat tertunda. 

Langkah tersebut dilakukan sebagai respons atas kebutuhan penanganan yang dinilai semakin mendesak.

Upaya mengaktifkan kembali pembahasan Raperda ini bukan tanpa alasan, melainkan karena kondisi di lapangan menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

DPRD menilai bahwa tanpa adanya payung hukum yang jelas, berbagai program penanggulangan TB dan HIV akan sulit berjalan secara maksimal dan terkoordinasi.