ARUSBAWAH.CO - Kutai Kartanegara (Kukar) tengah bersiap menghadapi Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan PSU harus dilaksanakan dalam waktu 60 hari sejak keputusan dibacakan.

Di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), PSU dijadwalkan lebih lama, yakni dalam 90 hari.

Saat diwawancara, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyoroti berbagai potensi masalah yang bisa muncul menjelang pelaksanaan PSU.

"Potensi retensi ada di anggaran, tapi yang paling rawan itu politik uang di Ramadan dan Idul Fitri. Itu harus diperhitungkan betul," kata Rahmat saat diwawancara awak media, Rabu (05/03/2025).

Rahmat bilang, momen Ramadhan dan hari raya Idul Fitri kerap dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan politik uang.

Ia menilai, bantuan sosial dan pemberian uang tunai sering dikemas sebagai sedekah atau bantuan keagamaan.

Diketahui, Bupati Kukar saat ini, Edi Damansyah, masih menjabat hingga akhir masa pemerintahannya.

Ketika ditanya apakah hal ini akan berpengaruh terhadap PSU, terutama dalam hal penggerakan ASN, Rahmat menegaskan saat ini tidak ada masalah dari sisi regulasi.