Hasanuddin juga menyoroti laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat masih terdapat 27 temuan dan 63 rekomendasi atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim Tahun 2024.

“WTP bukan berarti tanpa catatan. Justru itu jadi alarm bagi kita bahwa masih ada ruang perbaikan. Kita perlu sistem pengelolaan yang tidak hanya taat aturan, tapi juga mendukung kebijakan strategis daerah secara optimal,” jelasnya.

DPRD Kaltim, kata Hasanuddin, akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Di tengah geliat pembangunan IKN, setiap kebijakan anggaran harus dikaji matang karena dampaknya sangat besar bagi kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.

“Transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi utama. Apalagi untuk wilayah yang jadi pusat perhatian dalam proyek pemindahan ibu kota, kredibilitas pengelolaan anggaran wajib dijaga ketat,” tambahnya.

Komitmen DPRD Kaltim adalah mendorong perbaikan berkelanjutan sehingga predikat WTP benar-benar mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, terukur, dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat luas, bukan sekadar pencapaian administratif semata. (adv)