ARUSBAWAH.CO - Rencana penerapan parkir berlangganan di Kota Samarinda terus dimatangkan.

DPRD Kota Samarinda menyatakan dukungan terhadap program tersebut, namun meminta pemerintah kota memastikan skema pembayaran tetap ramah bagi masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Anwar Hakim, mengatakan parkir berlangganan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menata persoalan parkir di Kota Tepian yang selama ini menjadi perhatian publik.

Menurutnya, persoalan parkir merupakan masalah yang terus muncul setiap hari, baik parkir di tepi jalan maupun persoalan pengelolaan di lapangan.

Parkir Berlangganan Dinilai Punya Potensi Tingkatkan PAD

Deni menyebut, potensi program parkir berlangganan cukup besar jika melihat jumlah kendaraan yang ada di Samarinda.

Berdasarkan pemaparan Dinas Perhubungan, jumlah kendaraan di Kota Samarinda saat ini hampir mencapai 971 ribu unit.

Dari jumlah tersebut, kendaraan roda dua menjadi yang paling dominan dengan sekitar 886 ribu unit, sedangkan sisanya merupakan kendaraan roda empat.

Menurut Deni, kondisi tersebut menjadi peluang bagi pemerintah kota untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem parkir yang lebih tertata.

“Kalau seluruh masyarakat berpartisipasi dalam program parkir berlangganan, tentu ini akan sangat membantu dan berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” bebernya, Kamis (11/6/2026).

Namun, ia mengingatkan agar program tersebut tidak hanya dilihat dari sisi pendapatan. Pemerintah harus memastikan masyarakat mendapatkan manfaat yang jelas.

Sebab, masyarakat nantinya akan mempertanyakan apa yang mereka peroleh setelah membayar parkir selama satu tahun.

“Masyarakat tentu akan bertanya, dengan membayar parkir berlangganan, fasilitas apa yang mereka dapatkan,” ucapnya.

Dorong Skema Cicilan Pembayaran Parkir Berlangganan

Salah satu perhatian DPRD Samarinda adalah soal kemampuan masyarakat dalam membayar tarif parkir berlangganan.

Dari paparan Dishub, tarif yang direncanakan yakni Rp400 ribu per tahun untuk kendaraan roda dua dan Rp1 juta per tahun untuk kendaraan roda empat.

Menurutnya, secara hitungan tarif tersebut masih cukup terjangkau apabila dibandingkan dengan aktivitas parkir masyarakat sehari-hari.

Namun, pembayaran sekaligus dalam jumlah besar dinilai bisa menjadi kendala bagi sebagian warga.