Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat lahirnya kepemimpinan daerah yang lebih terbuka, kompetitif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Seruan Penguatan Demokrasi Konstitusional

Melalui sikap akademik ini, PUSDIKSI menyampaikan sejumlah rekomendasi, di antaranya penguatan checks and balances, perluasan partisipasi publik bermakna, hingga reformasi kebijakan hubungan pusat dan daerah.

PUSDIKSI juga mendorong kebijakan transfer keuangan daerah yang lebih adil serta reformasi tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.

Selain itu, PUSDIKSI mengajak perguruan tinggi, media, dan masyarakat sipil untuk terus berperan aktif dalam mengawal demokrasi konstitusional.

“Kami berkomitmen untuk terus berkontribusi melalui kajian akademik, pendidikan publik, dan penguatan literasi demokrasi,” tutup Harry Setya Nugraha. (pra)