Alih-alih memperkuat kemandirian daerah, sejumlah kewenangan strategis seperti perizinan dan investasi justru dinilai kembali menguat di level pusat.

Kondisi ini, menurut PUSDIKSI, berdampak pada terbatasnya ruang fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik, meski daerah seperti Kalimantan Timur berkontribusi besar terhadap penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.

Kritik Tata Kelola SDA dan Isu Keadilan Lingkungan

PUSDIKSI juga menyoroti tata kelola sumber daya alam yang dinilai masih belum berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan.

Persoalan seperti kerusakan lingkungan, lubang tambang yang belum direklamasi, konflik lahan, hingga ketimpangan distribusi manfaat ekonomi disebut masih menjadi pekerjaan rumah serius di Kalimantan Timur.

“Masyarakat di sekitar wilayah eksploitasi sering kali menjadi pihak yang paling terdampak tanpa mendapatkan manfaat yang sepadan,” demikian salah satu poin sikap akademik tersebut.

Waspadai Politik Dinasti di Tingkat Lokal

Dalam refleksinya, PUSDIKSI juga menyoroti menguatnya praktik politik dinasti dalam demokrasi lokal yang dinilai dapat melemahkan prinsip meritokrasi dan akuntabilitas pemerintahan.