ARUSBAWAH.CO - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kalimantan Timur, PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (MMPKT), tengah menyiapkan langkah besar dalam peta jalan energi daerah.
Perusahaan plat merah ini secara intensif mulai mendorong perusahaan pertambangan di Bumi Etam untuk melakukan konversi energi, beralih dari bahan bakar solar ke Liquefied Natural Gas (LNG).
Langkah transformatif ini bukan sekadar mengikuti tren global, melainkan dianggap sebagai solusi strategis untuk menekan biaya operasional perusahaan tambang yang kian membengkak, sekaligus menjadi upaya nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan di wilayah lingkar tambang.
Direktur Utama PT MMPKT, Muhamad Iqbal, ditemui dalam agenda Syukuran Pindah Kantor dan Buka Bersama yang dilaksanakan di Aula Gedung Serbaguna Dispora Kaltim, Senin (09/03/2026) menekankan bahwa ketergantungan pada solar harus segera dikurangi.
Menurutnya, penggunaan bahan bakar diesel di sektor industri tidak hanya berdampak buruk pada lingkungan melalui emisi karbonnya, tetapi juga menjadi beban ekonomi bagi negara melalui subsidi APBN.
"Solar itu kan polusi, membebani APBN, dan tidak green environment. Tapi kalau gas adalah energi fosil yang paling bersih," ujar Muhamad Iqbal
Efisiensi dan Keuntungan Ganda
Iqbal menjelaskan bahwa beralih ke LNG memberikan keuntungan ganda (double impact) bagi perusahaan tambang.
Selain harga gas yang jauh lebih murah dibandingkan solar, perusahaan juga berkesempatan mendapatkan carbon credit karena berhasil menekan angka polusi secara signifikan.
"Itu bagus sekali. Dari sisi user pengusaha tambang itu akan diuntungkan, pertama efisiensi, harganya gas itu berada di bawah solar. Dari sisi carbon credit, dia akan dapat carbon credit karena mengurangi polusi. Itu double impact buat mereka," jelas Iqbal mengenai keuntungan yang akan didapat para pelaku usaha
Terkait kekhawatiran perusahaan tambang akan rumitnya proses transisi, PT MMPKT menjamin bahwa perubahan dari diesel engine ke gas engine akan dikelola sepenuhnya oleh tim mereka tanpa mengganggu ritme operasional produksi.
"Paling pergantian dari diesel engine ke gas engine. Itu urusan kami, all-in. Commissioning, construction, kita semuanya. Perusahaan nanti tahu untuk bisa jalan saja," tegasnya meyakinkan.
Transparansi Dana Bagi Hasil (PI 10%)
Selain fokus pada transisi energi, Muhamad Iqbal juga memberikan edukasi penting mengenai mekanisme Participating Interest (PI) 10%.
Menurutnya, selama ini ada pemahaman keliru di masyarakat yang menganggap daerah mendapatkan 10 persen dari total seluruh hasil produksi migas.
Iqbal mengklarifikasi bahwa jatah 10 persen tersebut dihitung dari porsi yang menjadi hak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S), bukan dari total produksi kotor (gross production).
"Misalnya produksinya 100 barel. Yang 80 barel kan masuk negara. 20 barel kan dibagi nih, dikelola, dapat fee-nya kontraktor K3S. Kita kan ada 10% di situ. Dari 20, 10% kan cuma dapat 2. Berbagi lagi dengan Kukar," urai Iqbal secara rinci.
Ia menambahkan pentingnya pemahaman ini agar tidak terjadi salah persepsi di publik.
"Dikiranya 10% (dari total 100), padahal cuma 2 barel," tambahnya.
Lakukan Koordinasi dengan Kementerian Terkait
Rencana besar konversi LNG ini telah mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.
Iqbal menyebutkan adanya koordinasi intensif dengan kementerian terkait untuk menjembatani komunikasi bisnis.
Ia menekankan pentingnya bukti komitmen dari perusahaan tambang sebelum melangkah ke tingkat kementerian
"Tapi minimal dengan tambang adanya MoU dulu. Karena apa? Pada saat kami maju ke Pak Menteri, akan ditanya pasarmu mana? Benar enggak ada yang mau, ada enggak peminatnya?" jelas Iqbal
Namun, Iqbal juga menekankan bahwa stabilitas produksi nasional tetap menjadi prioritas utama agar transisi ini tidak menimbulkan hambatan.
"Mereka enggak mau bisnis K3S di hulu migas ini terganggu pada saat switching dari ekspor kemudian ke domestik ternyata domestik serapannya lambat. Itu akan mengganggu produksi," pungkas Iqbal menutup sesi wawancara tersebut. (son)
