ARUSBAWAH.CO -  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kalimantan Timur, PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (MMPKT), tengah menyiapkan langkah besar dalam peta jalan energi daerah.

Perusahaan plat merah ini secara intensif mulai mendorong perusahaan pertambangan di Bumi Etam untuk melakukan konversi energi, beralih dari bahan bakar solar ke Liquefied Natural Gas (LNG).

Langkah transformatif ini bukan sekadar mengikuti tren global, melainkan dianggap sebagai solusi strategis untuk menekan biaya operasional perusahaan tambang yang kian membengkak, sekaligus menjadi upaya nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan di wilayah lingkar tambang.

Direktur Utama PT MMPKT, Muhamad Iqbal, ditemui dalam agenda Syukuran Pindah Kantor dan Buka Bersama yang dilaksanakan di Aula Gedung Serbaguna Dispora Kaltim, Senin (09/03/2026) menekankan bahwa ketergantungan pada solar harus segera dikurangi.

Menurutnya, penggunaan bahan bakar diesel di sektor industri tidak hanya berdampak buruk pada lingkungan melalui emisi karbonnya, tetapi juga menjadi beban ekonomi bagi negara melalui subsidi APBN.

"Solar itu kan polusi, membebani APBN, dan tidak green environment. Tapi kalau gas adalah energi fosil yang paling bersih," ujar Muhamad Iqbal 

Efisiensi dan Keuntungan Ganda

Iqbal menjelaskan bahwa beralih ke LNG memberikan keuntungan ganda (double impact) bagi perusahaan tambang.

Selain harga gas yang jauh lebih murah dibandingkan solar, perusahaan juga berkesempatan mendapatkan carbon credit karena berhasil menekan angka polusi secara signifikan.

"Itu bagus sekali. Dari sisi user pengusaha tambang itu akan diuntungkan, pertama efisiensi, harganya gas itu berada di bawah solar. Dari sisi carbon credit, dia akan dapat carbon credit karena mengurangi polusi. Itu double impact buat mereka," jelas Iqbal mengenai keuntungan yang akan didapat para pelaku usaha

Terkait kekhawatiran perusahaan tambang akan rumitnya proses transisi, PT MMPKT menjamin bahwa perubahan dari diesel engine ke gas engine akan dikelola sepenuhnya oleh tim mereka tanpa mengganggu ritme operasional produksi.